Kaltimtoday.co - Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai langkah Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTNI) yang mendeklarasikan dukungan penuh terhadap program Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penundukan kampus pada kekuasaan. SPK menegaskan, kampus seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan dan kontrol kekuasaan, bukan alat legitimasi.

“Sebanyak 4.014 perguruan tinggi negeri dan swasta ikut dalam deklarasi dukungan tersebut. Sikap ini jelas memperlihatkan kampus dijadikan stempel kekuasaan yang anti rakyat,” ujar Ketua SPK, Dia Al Uyun, dalam pernyataannya, Minggu (17/8/2025).

Menurut SPK, praktik penundukan ini mengakibatkan pembiaran terhadap kekerasan, premanisme, hingga keserakahan yang merajalela di dunia pendidikan. Mereka menilai sistem pemilihan rektor yang memberi 35 persen hak suara kepada Menteri, sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2018, merupakan mekanisme politik yang menyandera independensi kampus.

“Suara menteri dibarter dengan kepatuhan. Akibatnya, banyak rektor dan akademisi terjebak dalam rangkap jabatan di kementerian, BUMN, hingga BUMD. Intelektual kampus dibunuh akal sehatnya oleh uang dan jabatan,” lanjut Dia.

SPK juga menuding kampus kerap dijadikan “wastafel kekuasaan” untuk mencuci kesalahan kebijakan pemerintah. Program-program pemerintah yang dinilai tidak masuk akal pun tetap mendapat justifikasi dari kalangan akademisi.

Dalam pernyataannya, SPK menegaskan bahwa Forum Rektor dan MRPTNI harus berhenti menjadi stempel kekuasaan dan kembali pada fungsi kritis. Kampus, kata mereka, tidak boleh dikooptasi dan diperalat menjadi pencuci dosa kekuasaan.

SPK menegaskan, perguruan tinggi seharusnya menjadi alat kontrol kekuasaan, bukan justru menjadi legitimasi kebijakan. Karena itu, kampus harus menjaga jarak dan berposisi kritis terhadap pemerintah.

Seruan juga ditujukan kepada pekerja kampus, mahasiswa, dan publik luas untuk menolak upaya normalisasi praktik menjilat kekuasaan. SPK mengingatkan agar sivitas akademika tidak terlena pada tawaran jabatan dan fasilitas, melainkan berpihak pada akal sehat dan kepentingan rakyat.

“Kampus harus menjaga jarak dari kekuasaan. Ia harus berpihak pada akal sehat, kritis terhadap kebijakan, serta berpihak pada rakyat,” tegas Dia.

[TOS]