Kaltimtoday.co, Samarinda - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman untuk mendorong pemahaman publik mengenai cara kerja kebijakan fiskal nasional serta memperkuat literasi fiskal mahasiswa.

Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur, Edih Mulyadi menekankan bahwa generasi muda harus memiliki pemahaman yang kuat tentang APBN sebagai instrumen kebijakan yang menggerakkan pembangunan nasional. 

Ia menyampaikan bahwa di tengah dinamika global, literasi fiskal menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk menilai kebijakan pemerintah secara objektif dan berbasis data, bukan sekadar opini publik.

"Di dalam tata kelola keuangan, APBN merupakan instrumen penting. APBN bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan bernegara," ungkap Edih pada Selasa (25/11/2025) di Kantor DJPb Kaltim.

Ia memberikan satu contoh, bahwa fungsi stabilisasi APBN terlihat sangat jelas ketika pandemi COVID-19 melanda. Saat itu ekonomi terpuruk, banyak orang kehilangan pekerjaan, pedagang tidak bisa berjualan, dan aktivitas masyarakat terhenti. 

"APBN hadir menstabilkan ekonomi melalui peningkatan belanja negara secara besar-besaran," bebernya.

Pada kesempatan tersebut juga, mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar sistem perekonomian mulai dari perekonomian tiga sektor hingga empat sektor, serta hubungan antara konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan aktivitas perdagangan internasional. 

Penjelasan ini memberikan kerangka pemahaman bahwa kebijakan fiskal bekerja sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan pajak, belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Wahyu Musukhal dalam paparannya menjelaskan beragam instrumen fiskal yang digunakan pemerintah, mulai dari penerimaan negara (pajak, cukai, PNBP, dan BLU), komposisi belanja pemerintah, hingga pembiayaan anggaran. 

Mahasiswa dapat melihat bagaimana instrumen fiskal tersebut dikelola untuk mencapai stabilitas, pemerataan pendapatan, dan dukungan bagi sektor-sektor penting. 

"Langkah langkah stimulus ekonomi baru-baru ini seperti penempatan dana Rp200 triliun di bank Himbara untuk memperkuat likuiditas, relaksasi regulasi untuk mempercepat iklim investasi," kata Wahyu.

Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bagaimana APBN didesain adaptif untuk menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Paparan kemudian dilanjutkan dengan gambaran kinerja APBN 2025 dan arah kebijakan fiskal dalam RAPBN APBN 2026. 

Data menunjukkan bagaimana belanja negara dialokasikan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, UMKM, pembangunan desa, pertahanan, dan penguatan ketahanan pangan–energi. 

"Postur APBN 2026 yang ekspansif namun terukur juga ditujukan untuk memperkuat fondasi perekonomian sekaligus menjaga keseimbangan fiskal agar tetap sehat dan berkelanjutan," tutupnya.

[RWT | ADV]