Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengambil langkah tegas dalam menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan signifikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025, TKD untuk Samarinda dipangkas hampir separuh dari Rp2,7 triliun menjadi Rp1,36 triliun.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut kondisi ini menurunkan kemampuan keuangan daerah sekitar 35 hingga 40 persen. Namun, ia menegaskan Pemkot tidak akan berlama-lama mengeluh, melainkan segera beradaptasi dengan strategi efisiensi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Nilai TKD kita turun menjadi sekitar Rp1,361 triliun dari 2,7 triliun sebelumnya. Ini penurunan hampir 49 persen, tentu berpengaruh terhadap belanja daerah tahun 2026,” jelas Andi Harun, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, langkah mitigasi jangka pendek sudah disiapkan. Salah satunya dengan memangkas berbagai pos belanja nonprioritas, termasuk anggaran konsumsi rapat dan perjalanan dinas. 

“Belanja makan minum di sekretariat kota dan seluruh OPD belum kami anggarkan. Untuk perjalanan dinas, bila kondisi fiskal belum membaik saat pengesahan APBD 2026, kemungkinan akan dikurangi hingga 90 persen,” tegasnya.

Andi Harun mencontohkan efisiensi sederhana yang akan dijalankan mulai dari kebiasaan kerja. “Kita tanya, rapat bisa nggak berlangsung tanpa snack? Cukup dengan air putih? Bisa. Jadi ini waktunya kita membiasakan budaya hemat, bukan hanya dari volume rapatnya, tapi juga dari pengeluaran kecil yang selama ini dianggap sepele,” ujarnya.

Tak hanya penghematan konsumsi dan perjalanan dinas, Pemkot juga menekan biaya pemeliharaan kantor, termasuk penggunaan listrik dan pendingin ruangan. “Kita harus membawa budaya hemat di rumah ke kantor. Kalau di rumah bisa matikan AC atau lampu saat tidak digunakan, kenapa di kantor tidak?” lanjutnya.

Bagi Andi Harun, situasi ini bukan bencana, melainkan momentum untuk membangun disiplin anggaran dan kreativitas fiskal. “Ini bukan halangan, ini blessing in disguise. Tuhan mungkin sedang mengingatkan kita untuk hidup lebih hemat dan kreatif. Kita harus berinovasi mencari sumber pembiayaan di luar ketergantungan TKD,” ungkapnya.

Salah satu fokus Pemkot adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. “Bukan dengan menaikkan pajak, tapi meningkatkan kontribusi BUMD seperti PDAM dan Varia Niaga. Kita juga sedang menyiapkan Samarinda Investment Center agar aset-aset pemerintah yang tidur bisa produktif melalui kerja sama dengan swasta,” terang Andi Harun.

Ia menambahkan, upaya penghematan ini disertai dengan strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Kami bahkan sudah berasumsi, TKD 2027 akan tetap dipangkas. Karena itu, yang lebih penting sekarang adalah menjaga imunitas ekonomi kota agar tetap tangguh tanpa terlalu bergantung pada dana pusat,” pungkasnya.

[NKH]