Kaltimtoday.co, Penajam - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menunjuk Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Makmur Marbun ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati PPU mulai Selasa (19/9/2023). 

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor berharap, pria kelahiran Sumatera Utara, 10 September 1964 itu bisa memahami kondisi wilayah Benuo Taka dan menginginkan adanya sinergi.

“Yang jelas, itu ada mandat dari Kemendagri menunjuk Pj Bupati. Semoga dia bisa memahami kondisi wilayah PPU,” ucap Syahrudin M Noor.

Dalam membangun PPU, tak ingin adanya gejolak antara pemerintahan eksekutif dengan lembaga legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, mesti ada sinergitas yang baik antara keduanya.

“Kita membangun kan butuh sinergi antara bupati dan DPRD, betul-betul bisa berkomunikasi baik dengan teman-teman DPRD PPU. Kalau tidak, repot juga kita membangun PPU ini,” tuturnya.

Pihak legislator mengaku belum berkomunikasi secara langsung dengan Makmur Marbun. Sebab, penetapan Pj Bupati PPU di luar dari usulan DPRD PPU maupun Pemprov Kaltim.

Diketahui, DPRD PPU sempat mengusulkan Agus Hari Kesuma Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltim, kemudian Suhardi sebagai Sekretaris DPRD PPU dan Adriani Amsyar sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Sekretariat Pemerintah Daerah PPU.

Sedangkan Pemprov Kaltim mengusulkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Agus Hari Kesuma, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Deni Sutrisno dan Staf Ahli Bidang SDA, Perekonomian Daerah dan Kesra, Christianus Benny. 

“Di masyarakat ini kan terjadi pro kontra. Nah, kami juga belum melihat seperti apa orangnya. Sebenarnya kalau baik, dipertemukan kita, ini ada rencana Pj, mohon kerja samanya yang baik, tapi ini tidak dilakukan,” ungkap Syahrudin M Noor.

Dirinya mengakui adanya pro kontra yang terjadi setelah diketahui nama Pj Bupati PPU. Namun sebagai wakil rakyat, dirinya hanya mampu menyampaikan keluhan ini, sehingga bisa mendapatkan solusi guna meredam konflik di PPU.

Dia berpandangan, masih banyak pejabat dari Kaltim yang bisa menjadi Pj Bupati PPU dan tak perlu repot-repot untuk menunjuk pejabat dari Kemendagri. 

Terlebih, para pejabat lokal juga perlu mendapatkan pengalaman menjadi Pj Bupati PPU, selain meningkatkan kapasitas SDM lokal,  juga dipastikan paham kondisi masyarakatnya.

“Kami sih berharap banyak sih potensi di daerah sebenarnya, ini lah yang kami selalu menjadi tanda tanya buat pemerintah pusat, kenapa selalu mendorong orang-orang pemerintah pusat ke daerah ini,” pungkasnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.