Kaltimtoday.co, Penajam – Lini massa ramai dengan berita unggahan Ambroncius Nababan pada akun facebooknya, dimana unggahan tersebut diduga mengandung unsur rasisme yang ditujukan kepada Natalius Pigai. Hal ini pun mendapat respon berbagai respon, salah satunya dari Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muliadi.

Dalam wawancara eksklusif Muliadi mengatakan, perbuatan rasisme seperti itu sangatlah tidak pantas dilakukan oleh tokoh seperti Ambroncius Nababan. Dia menganggap, Ambroncius tidak bisa menghormati perbedaan, juga belum memahami apa arti Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Ambroncius Nababan sendiri diketahui sebagai politikus Partai Hanura.

“Menurut saya sangat tidak pantas itu, artinya dia (Ambroncius) belum paham soal keberagaman di Indonesia, belum paham apa itu Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Mengecewakan sekali,” kata Muliadi saat ditemui di ruangannya, Rabu (27/1/2021).

Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) itu juga menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Dimana dari sabang sampai merauke hendaknya kita anggap saudara tanpa memandang ras, suku, dan agama. Rasisme dapat merusak kehidupan sosial masyarakat sekaligus mengganggu stabilitas bernegara.

“Dari Sabang sampai Merauke ini bersaudara ya, jangan dirusak dengan rasisme. Kita hormatilah perjuangan para pahlawan dulu,” ujarnya.

Adapun pesan khusus untuk warga PPU, dia menginginkan keharmonisan dan kerukunan terus dijaga karena itu adalah kunci untuk membangun daerah. PPU ditunjuk sebagi Ibu Kota Negara (IKN) salah satunya karena di wilayah ini ada keharmonisan di tengah keberagaman warganya. Warga PPU juga dinilai memiliki semangat nasionalisme yang tinggi.

“Daerah ini ditunjuk sebagai ibu kota bukan tanpa sebab, kita dinilai memiliki keharmonisan yang bagus, nasionalismenya juga tinggi. Hal ini harus dipertahankan untuk bekal membangun daerah,” lanjutnya.

Kasus rasisme ini sendiri sudah dilaporkan oleh Komite Nasionel Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat. Laporan itu diterima kepolisian dengan nomor :/Lp/17/1/2021/Papua Barat. Pihak kepolisian juga sudah menindak lanjuti laporan ini, jajaran Polda Papua Barat berkoordinasi dengan pihak Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]