Samarinda

Transmigran di Simpang Pasir Sambangi DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub: Pemprov Siap Ganti Lahan Kalau Ada Keputusan Hukum Tetap

Kaltimtoday.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim membahas mengenai permasalahan warga transmigran di Kelurahan Simpang Pasir, Palaran, Samarinda pada Senin (7/6/2021) di gedung E, lantai 1.

Ketua Komisi IV, Rusman Ya’qub mengungkapkan bahwa, pihaknya sekadar memfasilitasi terhadap keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas gugatan masyarakat transmigrasi di Simpang Pasir yang sudah tinggal di sana sekitar tahun 1973-1974. Hingga saat ini, masyarakat belum juga mendapat haknya yakni tanah 1,5 hektar untuk tiap kartu keluarga (KK).

Baca juga:  Izin Bangunan Tak Sesuai, DPRD Samarinda Sidak ke Tranz Cafe dan Hotel Bintang

“Ada 118 KK yang belum mendapat haknya dan sudah 35 tahun menunggu, kesepakatannya apabila sudah ada keputusan hukum tetap maka pihak Pemprov Kaltim siap mengganti lahan,” beber Rusman kepada awak media.

Demi menuntaskan polemik tersebut, berbagai upaya sudah dilewati. Pertama, dari pengadilan tingkat pertama yang memvonis bahwa Pemprov wanprestasi dan berakhir pada Pemprov harus segera mengganti rugi.

Berlanjut di pengadilan tinggi yang mengoreksi hasil keputusan pengadilan tingkat pertama, rupanya tidak dalam wanprestasi. Namun, Pemprov dianggap melawan hukum akibat tak memberikan hak untuk masyarakat.

Setelah keputusan di tingkat pertama keluar, maka kembali dikoreksi di tingkat kasasi. Diungkapkan bahwa Pemprov harus merealisasikan lahan seluas 1,5 hektar untuk tiap KK.

“Jadi Pemprov tidak boleh berkelit lagi, harus taat hukum wajib melakukan keputusan MA. Tapi yang menjadi kendalanya sekarang adalah teknis eksekusinya bagaimana, apakah saat ini masih terdapat lahan di Samarinda,” lanjut Rusman.

Baca juga:  17 Poin Rekomendasi DPRD Kaltim ke Isran Noor terkait Penanganan Covid-19

Oleh sebab itu, Komisi IV meminta kuasa hukum masyarakat dan Pemprov untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut perihal teknis penyelesaian masalah tersebut. Terkait dengan ganti rugi, Pemprov menginginkan agar ada fatwa dari MA terlebih dahulu.

“Untuk ganti rugi dalam bentuk uang total yang harus dipersiapkan Pemprov sebesar Rp 59 miliar, karena harga per 1,5 hektarnya Rp 500 juta untuk 118 KK,” pungkas politisi dari Fraksi PPP itu.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close