Kaltimtoday.co, Berau - Fraksi Demokrat Perjuangan menyoroti berbagai hal dalam rapat paripurna pada persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Dalam momentum tersebut, Juru bicara fraksi, Grace Warastuty Langsa menyebut, catatan pertama adalah mengenai pemotongan dana alokasi umum (DAU) sekitar Rp50 miliar. Walaupun pada dasarnya, Berau mendapat dana kurang salur sebesar Rp541 miliar.  

Menurut fraksi ini, itu terjadi diduga karena alokasi dana pendidikan kurang dari 20 persen, sebagaimana amanat Undang Undang. Sehingga, oleh pemerintah pusat memilih untuk memotong DAU Berau.

Catatan berikutnya, mengenai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Diharapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat menggali potensi lain guna mewujudkan kemandirian fiskal kabupaten.

Itu penting, karena dari pengamatan fraksi gabungan itu, masih banyak sumber pendapatan asli daerah yang belum diserap secara maksimal, menyebabkan sumbangsih terhadap APBD hanya 10 persen dari total pendapatan Berau.

"Kami meminta agar mengenai akan hal itu dapat menjadi evaluasi oleh Pemkab Berau," ujar Grace.

Lebih lanjut, catatan khusus juga diberikan untuk kinerja perusahaan daerah (perusda). Yang dianggap tidak ada sumbangsih sama sekali. Empat perusda yakni Bakti Praja, Hutan Sanggam Berau, PLTU, dan PDAM dalam APBD 2025 disinyalir mengalami kerugian karena tidak menyetor dividen ke PAD.

“Kami mengusulkan agar dilakukan audit total, baik dari segi keuangan maupun audit kinerja terhadap manajemen, mulai dari Dirut, Dewas, dan level ke bawah untuk mencari akar masalah," kata Grace

Tak hanya audit secara keuangan, politisi tersebut juga meminta agar pemkab lebih tegas dalam memantau kinerja manajemen perusda. Apabila, dianggap tidak maksimal dalam bekerja, maka diminta agar segera merombak struktur dalam manajemen.

"Apabila ditemukan kinerja yang tidak memuaskan pemkab harus bersikap tegas dengan mengganti manajemen dalam perusda,” terangnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]