Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh terus-menerus mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber utama penerimaan daerah. Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim untuk mulai memikirkan sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana bagi hasil. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegas Harum saat memimpin briefing rutin di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (30/6/2025).

Saat ini, struktur pendapatan APBD Kaltim sebagian besar masih didominasi oleh DBH, khususnya dari sektor batu bara dan minyak bumi. Padahal, kedua komoditas tersebut merupakan sumber daya tak terbarukan yang suatu saat akan habis. Selain itu, harga jualnya sangat dipengaruhi oleh kondisi global, seperti gejolak geopolitik dan penurunan permintaan internasional.

“Contohnya batu bara, andalan kita. Kalau permintaan dari China saja menurun, langsung harganya anjlok drastis,” jelasnya.

Dia meminta OPD yang berkaitan dengan penerimaan daerah agar lebih proaktif dalam menggali potensi-potensi lokal sebagai sumber pendapatan alternatif. Menurutnya, Kaltim perlu mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata sebagai pilar baru ekonomi daerah.

Selain itu, penguatan perusahaan milik daerah (Perusda) juga menjadi fokus. BUMD seperti Bankaltimtara didorong untuk memperluas kerja sama dengan sektor-sektor potensial, seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Kerja sama bisnis tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.

“BUMD kita harus bisa menjalin kemitraan dengan perusahaan besar, khususnya di sektor migas dan tambang. Ini potensi yang bisa dioptimalkan,” ujarnya.

Dia juga menyinggung pentingnya mengoptimalkan pajak daerah, termasuk Pajak Alat Berat dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang dinilai masih bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menegaskan, transformasi menuju kemandirian fiskal adalah langkah strategis menghadapi era transisi energi global dan fluktuasi harga komoditas.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]