Daerah

Wali Kota Samarinda Respons Penolakan Pendirian Gereja Toraja di Sungai Keledang, Minta Media Lebih Bijak

Kaltim Today
26 Mei 2025 20:14
Wali Kota Samarinda Respons Penolakan Pendirian Gereja Toraja di Sungai Keledang, Minta Media Lebih Bijak
Wali Kota Samarinda Andi Harun. (Nindi/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan responsnya atas pemasangan spanduk penolakan warga Kelurahan Sungai Keledang yang menolak pendirian Gereja Toraja. 

Menurutnya, masalah yang saat ini tengah memanas termasuk isu sensitif sehingga penanganannya pun tidak boleh gegabah.

”Mungkin akan menjadi lebih baik kalau diselesaikan secara baik-baik. Tapi saya berharap betul tidak ada pihak yang menjadikan isu ini terus berkembang,” ucapnya saat ditemui Kaltimtoday Senin (26/5/2025).

Andi Harun optimis, duduk perkara penolakan yang terjadi akan diperiksa secara teliti, berdasarkan kondisi dan fakta di lapangan. Selain itu, dirinya turut mengimbau kepada seluruh pihak untuk saling menahan diri.

”Ini menyangkut tentang agama dan saya berharap semua pihak untuk bisa menahan diri. Kita harus jaga kondusivitas,” imbaunya.

Lebih lanjut, Andi Harun menekankan bahwa untuk mencapai solusi permasalahan ini seluruh pihak punya peran serta di dalamnya. Termasuk Pemkot Samarinda seturut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Kesbangpol, dan Kementerian Agama.

“Kalau bisa duduk bersama-sama karena soal pendirian rumah ibadah itu pemerintah kota itu tidak berdiri sendiri. Tentunya untuk membicarakan ini secara proporsional, secara baik, dan secara kekeluargaan kalau bisa.”

Apabila pihak-pihak terkait dapat menahan diri dengan mengedepankan nilai persatuan, Andi Harun optimis penyelesaian di masyarakat dapat berakhir damai.

“Insya Allah kalau ditangani dan semua pihak bisa menahan diri dan memandang persatuan di atas segala-galanya maka pasti masalah ini akan bisa selesai. Dengan penyelesaian yang damai, yang harmonis.”

Tak hanya itu, ia turut menyarankan kepada seluruh media untuk tidak membesar-besarkan polemik tersebut. Utamanya yang berpotensi mengundang perpecahan di tengah masyarakat.

“Dan jangan sampai ada berita di media yang bisa memicu lebih tebalnya pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Saya juga berharap teman-teman media tidak mengundang pertanyaan kepada pihak pemerintah yang bisa menimbulkan keresahan,” singkatnya.

[NKH]



Berita Lainnya