Kaltimtoday.co, Samarinda - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tahun 2025 resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Plenary Hall Convention Center Samarinda, Selasa (8/7/2025).

Dalam sambutannya, Ribka menegaskan bahwa Gerakan PKK bukan sekadar organisasi sosial, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berbasis keluarga. Ia menyebut PKK sebagai kekuatan akar rumput yang telah terbukti berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“PKK lahir dari bawah, tumbuh dari partisipasi masyarakat, dan menjadi pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga—sebagai unit terkecil namun terpenting dalam pembangunan bangsa,” tegas Ribka Haluk.

Ribka menyoroti berbagai tantangan nasional seperti stunting, kemiskinan, penguatan ketahanan keluarga, hingga kebutuhan akan transformasi digital. Dalam kondisi tersebut, PKK dinilai memiliki keunggulan karena mampu menjangkau langsung masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar gerakan PKK dapat berjalan lebih efektif.

“PKK tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan media harus terlibat aktif dalam mendukung program PKK,” ujar Ribka.

Wamendagri menegaskan bahwa dukungan terhadap PKK telah dituangkan dalam berbagai regulasi penting, seperti:

• Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK,
• Permendagri No. 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perpres 99/2017,
• Dan pedoman penyusunan APBD yang memuat sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dukungan tidak boleh sebatas administratif, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, penganggaran yang memadai, serta fasilitasi program dan kegiatan yang berkelanjutan.

Ribka juga mendorong peningkatan kapasitas kader PKK melalui pelatihan, regenerasi yang sehat, dan pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi adalah kebutuhan utama dalam meningkatkan efektivitas program, pelaporan, dan komunikasi di era modern.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. PKK harus adaptif dan siap berubah,” katanya.

PKK tidak hanya berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebangsaan di dalam keluarga, serta membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar. Ribka menyebut, PKK adalah contoh nyata dari keberhasilan mengorganisasi partisipasi masyarakat untuk tujuan pembangunan.

“Pembangunan tak semata-mata soal kebijakan pusat, tapi tentang bagaimana kita menggerakkan partisipasi dari bawah. Di sinilah kekuatan PKK berada,” ucapnya.

Melalui pembukaan Rakernas X ini, pemerintah berharap agar PKK dapat terus berkembang menjadi gerakan yang modern, relevan, dan memberikan dampak nyata, khususnya dalam membangun keluarga sejahtera menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kader PKK di seluruh Indonesia. Bersama, kita membangun bangsa dimulai dari keluarga,” tutup Wamendagri.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]