Kaltimtoday.co - Pemerintah menginisiasi program pembangunan 1.000 unit rumah subsidi yang ditujukan khusus untuk wartawan di seluruh Indonesia. Program ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh tiga pihak penting: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Viada Hafid, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Sebagai langkah awal, 100 unit rumah pertama dijadwalkan akan diserahkan kepada penerima manfaat pada Selasa, 6 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.

“Penyerahan perdana akan dilakukan pada 6 Mei. Sudah ditetapkan 100 kunci rumah untuk wartawan,” kata Maruarar dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (8/4/2025).

Proses seleksi calon penerima rumah subsidi ini akan dikawal oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Dewan Pers dan BPS. Kriteria utama yang ditetapkan adalah pendapatan maksimal Rp 13 juta per bulan bagi wartawan yang sudah berkeluarga, dan Rp 12 juta per bulan untuk wartawan lajang.

BPS akan berperan dalam memverifikasi dan validasi data, demi memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada yang berhak secara adil dan merata.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa program ini tidak memiliki muatan politik. Ia menyebut bantuan ini murni sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap profesi jurnalis yang merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi.

“Ini bukan program untuk membeli keberpihakan. Wartawan tetap harus menjalankan fungsi kontrolnya, termasuk mengkritik pemerintah,” ujar Meutya, yang juga berlatar belakang sebagai mantan jurnalis.

Kepala BPS Amalia Widyasanti menyebut bahwa kolaborasi ini melanjutkan skema serupa yang sebelumnya diterapkan untuk guru dan tenaga kesehatan. Ke depan, buruh juga direncanakan menjadi target penerima program rumah subsidi.

“Kami ingin data statistik tidak hanya akurat, tapi juga memberikan dampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Amalia.

[RWT]