Kaltimtoday.co - Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menyuarakan keprihatinannya atas dinamika internal yang tengah terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Putri Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu, menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada PBNU telah memicu perbedaan pandangan di tingkat elite organisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenny Wahid saat memberikan sambutan di hadapan ribuan jemaah pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu malam, 17 Desember 2025.

Yenny mengaku resah dengan kondisi NU belakangan ini yang menurutnya diwarnai polemik berkepanjangan. Ia menilai persoalan izin tambang menjadi salah satu pemicu munculnya kegaduhan di internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

Dalam kesempatan itu, Yenny juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Percakapan tersebut membahas kebijakan pemerintah terkait pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan.

Menurut Yenny, Luhut sejak awal menyatakan keberatan terhadap kebijakan tersebut. Alasannya, sektor pertambangan membutuhkan kompetensi teknis, pengalaman, serta manajemen risiko yang tidak sederhana.

Ia menuturkan bahwa Luhut bahkan menolak menandatangani kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas karena memahami kompleksitas pengelolaan sektor tersebut. Yenny menyampaikan pernyataan itu kepada publik dengan izin dari yang bersangkutan. 

Lebih lanjut, Yenny menyebut kebijakan izin tambang untuk ormas keagamaan didorong oleh pihak tertentu di lingkaran pemerintahan. Ia juga mengungkap informasi yang beredar di kalangan jurnalis bahwa izin tersebut dikaitkan dengan afiliasi politik sejumlah ormas. 

Menanggapi hal tersebut, Yenny berharap PBNU dapat mengembalikan izin pengelolaan tambang kepada pemerintah. Ia menegaskan sejalan dengan pandangan mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj yang menyarankan agar NU tidak terlibat langsung dalam pengelolaan tambang.

Menurut Yenny, menyerahkan pengelolaan sektor strategis kepada pihak yang tidak memiliki keahlian berpotensi menimbulkan dampak serius. Ia menilai risiko sosial, ekonomi, hingga reputasi organisasi jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

Sebagai alternatif, Yenny menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan kepada ormas Islam dalam bentuk bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Ia menilai dukungan berupa pendanaan untuk pembangunan pesantren, sekolah, atau rumah sakit akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dibandingkan keterlibatan langsung ormas dalam sektor pertambangan.

Menutup sambutannya, Yenny Wahid mengajak seluruh warga NU untuk kembali memperkuat persatuan dan menjaga marwah organisasi sesuai nilai-nilai yang diwariskan para pendiri NU, khususnya KH Hasyim Asy’ari.

Ia menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikannya merupakan seruan moral demi menjawab kegelisahan warga NU serta menjaga NU sebagai rumah besar umat Islam, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat global.

[RWT]