Kaltimtoday.co, Samarinda - Masih banyak pedagang di Samarinda enggan berjualan di pasar. Mereka lebih memilih berjualan di pinggir jalan. Akibatnya kawasan-kawasan yang jadi lokasi pedagang berjualan ini kerap terjadi kemacetan dan semrawut.

Padahal, Pemkot Samarinda sudah menyediakan lapak di pasar. Jumlah lapak yang masih kosong saat ini bahkan mencapai 3.000. Disewakan dengan murah. Hanya cukup membayar retribusi Rp 3 ribu per hari. 

Pedagang punya alasan soal keengganan berjualan di pasar yang sudah disediakan pemerintah. Salah satu pedagang, Wasinur, mengungkapkan, pernah lama berjualan di Pasar Sungai Dama. Dapat jatah lapak. Tapi di bagian dalam pasar. Karena di bagian dalam, dagangannya tak laris. Minum pengunjung, bahkan merugi.

“Jadi keluar saja (pinggir jalan). Lebih ramai. Kalau bisa tetap diperbolehkan berjualan di pinggir jalan. Karena ramai,” kata Wasinur. 

Melihat fenomena lapak kosong jadi pemandangan jamak di Pasar Sungai Dama. Sebagian besar lapak kosong ditinggal pedagang. Hanya hitungan jari pedagang yang masih mau bertahan untuk menjual dagangannya di pasar tersebut. Salah satunya Riono. Dia menjual mie telur. 

Riono menuturkan, menempati lapak baru yang telah disediakan Pemkot Samarinda. Tapi berjualan di lapak itu sepi. Pembeli memilih berbelanja di pinggir jalan. 

“Saya bergantung ke pelanggan saya yang lama. Kalau enggak, ya enggak dapat pemasukan. Ini sepi terus, kosong semua,” beber Riono. 

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda, Marnabas mengungkapkan, lapak kosong di beberapa pasar memang meningkat. Sebelumnya, jumlah lapak kosong masih berkisar 1.980. Belakangan meningkat sekira 3.000 lapak.

Kondisi ini diungkapkan Marnabah berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jika 1.980 lapak kosong, PAD hilang hanya Rp 2 miliar. Tapi jika yang kosong mencapai 3.000 lapak, maka kehilangan PAD Samarinda bisa mencapai Rp 5 miliar PAD per tahun. 

Wali Kota Samarinda Andi Harun disebutkan Marnabas sudah berupaya mencari solusinya.  Salah satunya dengan menertibkan pasar tumpah. 

“Kami akan menanyakan ke pasar tumpah, IMB-nya apa? Kalau IMB-nya rumah tinggal ya harus diubah dulu. Berarti tidak boleh jualan," kata dia. 

“Kalau IMB-nya ruko, tapi di ruko jualan sembako atau ayam. Harus ada izin dulu dari DPMPTSP. Kalau ada izinnya silakan jualan sesuai yang diminta izinnya,” lanjut Marnabas. 

Meski demikian, dia mengakui keengganan pedagang maupun pembeli berjualan di pasar disebabkan banyaknya preman. Permasalah ini menurutnya tidak mudah ditangani. Tapi, Pemkot Samarinda dikatakannya akan berupaya menyelesaikan masalah itu dengan pendekatan persuasif. Sehingga bisa mengurangi lapak kosong hingga 50 persen dari kondisi saat ini.

[YMD | TOS]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.