Kaltimtoday.co - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar seluruh provinsi di Indonesia dengan bulat menolak wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Keputusan ini diambil dalam rangka untuk memenangkan agenda politik bersama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

"Kami ingin menegaskan bahwa jika ada yang menyuarakan Munaslub yang diusulkan oleh dua pertiga anggota, kami dengan tegas menolak Munaslub tersebut dengan persentase 100 persen," ungkap Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, di Badung pada Minggu (30/7/2023).

Ahmad Doli menyampaikan penolakan tersebut selaku juru bicara yang mewakili seluruh Ketua DPD Partai Golkar di Indonesia dalam acara Silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

"Kami berfokus untuk bekerja bersama dengan Bapak Airlangga Hartarto untuk memenangkan seluruh agenda politik tahun 2024," imbuhnya, seperti yang dilansir oleh Antara.

Pertemuan yang melibatkan 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia ini diinisiasi oleh mereka sendiri. Mereka meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang dengan baik hati menyediakan waktunya meski tengah sibuk, dan memilih lokasi pertemuan di Bali.

Hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto, yang diadakan secara tertutup untuk media, membahas berbagai hal. Salah satunya adalah tentang konsolidasi dan gerakan yang telah dilakukan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam tiga hingga empat tahun terakhir untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Kami telah berkomitmen untuk memenangkan pilpres, pileg, dan pilkada. Seluruh anggota kami di Indonesia, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, kelurahan, dan desa, telah bekerja maksimal. Oleh karena itu, kami tidak ingin pekerjaan yang telah kami lakukan selama enam bulan terakhir terganggu oleh hal-hal yang dapat merusak hasil konsolidasi tersebut," jelas Ahmad Doli.

Dalam hal ini, Partai Golkar, sebagai partai tertua di Indonesia, telah memiliki komitmen dan keteguhan untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil. "Kami telah mengambil keputusan ini dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas. Kami berkomitmen untuk menjalankannya di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto hingga akhir periode tahun 2024," tambahnya.

Ahmad Doli juga menyatakan bahwa untuk Pilpres 2024, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menentukan calon presiden atau calon wakil presiden, serta proses bernegosiasi, strategi, dan momentum yang tepat.

Partai Golkar merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia selalu mendukung Airlangga Hartarto agar tetap berada di pihak yang sama dengan Presiden Joko Widodo, termasuk dalam menghadapi agenda Pilpres 2024.

Terakhir, Ahmad Doli mengomentari tentang seragam baru Partai Golkar yang berwarna kuning dengan motif loreng-loreng. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Golkar siap untuk bertarung di arena politik.

"Kami solid dan akan terus berada di tengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat Indonesia. Kami berharap rakyat bersama Golkar dapat memenangkan Pemilu 2024. Kami siap berjuang demi semua, termasuk untuk menang dalam pemilu," tegasnya.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, mengakui bahwa DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia merasa terusik oleh wacana Munaslub yang diusulkan oleh beberapa pihak.

"DPD-DPD tingkat provinsi merasa terusik dan merasa terpanggil untuk bersama-sama berkomunikasi. Ini adalah inisiatif dari kami semua, hingga akhirnya kita meminta bertemu dengan Ketua Umum dan DPP pada hari ini. Inisiator pertemuan ini adalah DPD tingkat provinsi yang merasa terpanggil untuk membela partai ini ketika diusik oleh pihak lain," ungkapnya.

Sugawa Korry menegaskan bahwa seluruh pemilik hak suara di DPD Partai Golkar tingkat provinsi menolak Munaslub dengan tingkat penolakan mencapai 100 persen, yang jauh melampaui persyaratan minimal dua pertiga untuk mengusulkan Munaslub. "Bukan karena kami khawatir, tetapi kami merasa terpanggil karena setiap menjelang pemilu selalu ada hal-hal seperti ini. Pengalaman mengajarkan kami di tahun 2014, 2017, dan 2018, selalu ada wacana seperti ini. Oleh karena itu, kita belajar dari pengalaman dan kita melakukan antisipasi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, setelah acara silahturahmi tidak memberikan komentar kepada media. Ia bersama para Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia berfoto bersama sebagai tanda kebersamaan.

[SR | TOS]