Kaltimtoday.co, Tenggaron - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong perluasan akses internet ke wilayah pelosok, termasuk ke 58 desa yang hingga kini belum memiliki sambungan listrik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, saat membuka Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian se-Kaltim di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, Kamis (15/5/2025).

Dalam rakor tersebut, ia mengatakan pentingnya pemerataan akses digital meski masih banyak desa yang menghadapi tantangan infrastruktur dasar.

"Bahkan bukan hanya soal blankspot internet, masih ada desa yang belum memiliki jaringan listrik. Setidaknya ada 58 desa yang belum teraliri," ungkap Sri Wahyuni.

Ia menegaskan bahwa kebutuhan akan akses informasi dan konektivitas digital tak bisa menunggu hingga ketersediaan listrik terwujud.

"Apakah kita harus menunggu aliran listrik masuk baru memberikan akses dunia luar kepada mereka? Tentu tidak. Kita harus bertindak sekarang," tegasnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemprov Kaltim akan mengombinasikan pemasangan jaringan fiber optic dan pemanfaatan energi surya, khususnya di wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan untuk dijangkau kabel optik. Dengan pendekatan ini, diharapkan biaya akses internet bisa ditekan, dan desa-desa terpencil tetap bisa terkoneksi.

Program "Internet Gratis untuk Desa" ini menjadi bagian dari visi transformasi digital Kaltim yang inklusif. Rakor ini juga dimaksudkan untuk menggali solusi atas kendala teknis dan operasional di lapangan, terutama dalam pelaksanaan program konektivitas digital di tingkat desa.

Sri Wahyuni juga meminta keterlibatan aktif dari Diskominfo kabupaten/kota untuk mendampingi dan mengawasi pelaksanaan program.

"Kami harap pemerintah daerah ikut mengawasi dan memastikan program ini tepat sasaran," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital.

"Kami percaya infrastruktur digital yang kuat akan memperkuat sektor pendidikan, pelayanan publik, hingga ekonomi kreatif," ujarnya.

Dafip menambahkan bahwa ketersediaan internet kini menjadi elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Meski masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan perangkat dan lemahnya sinyal, Pemkab Kukar tetap berkomitmen menjangkau seluruh wilayah.

Ia juga berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, daerah, dan pihak swasta bisa mempercepat terwujudnya Kaltim sebagai provinsi dengan konektivitas digital yang merata dan berkelanjutan.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]