Kaltimtoday.co - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan keheranannya atas tudingan sombong yang dilontarkan kepadanya karena sering menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai "petugas partai". Megawati dengan tegas menyatakan bahwa panggilan tersebut sesuai dengan aturan yang diatur dalam AD/ART PDIP.

Dalam pidatonya di acara Rakernas IV PDIP yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (1/10/2023), Megawati menekankan bahwa menyebut Jokowi sebagai petugas partai adalah hal yang lumrah. Dia mengingatkan bahwa dia sendiri juga merupakan petugas partai yang telah dipercayakan oleh seluruh kader PDIP untuk menjabat sebagai Ketua Umum.

"Saya merasa agak heran, ketika saya menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai, sebagai kader partai, tiba-tiba dianggap sombong," ujar Megawati. Dia juga menegaskan bahwa posisinya sebagai Ketua Umum PDIP bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan mudah. Dia telah menjalani proses organisasi yang panjang dan tidak pernah menjadi orang asing yang tiba-tiba menempati posisi tersebut.

"Saya juga adalah seorang kader, bukanlah mungkin bagi seseorang yang tiba-tiba muncul dan menjadi Ketua Umum. Karena jika begitu, siapa yang memilihnya jika orang asing yang dipilih? Itu akan melanggar AD/ART partai," tambahnya.

Megawati juga mengakui bahwa Jokowi terpilih sebagai presiden oleh rakyat, namun dia menegaskan bahwa sebelum menjadi presiden, terdapat mekanisme dalam partai politik yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden.

"Benar bahwa presiden dipilih oleh rakyat, namun, tanpa dukungan organisasi partai politik yang memberikan rekomendasi, mekanisme tersebut tidak dapat berjalan, dan calon presiden tidak akan muncul," ungkap Megawati dengan tegas.

Pernyataan ini mencerminkan klarifikasi dari Megawati Soekarnoputri mengenai sebutan "petugas partai" yang ia gunakan untuk Presiden Jokowi, sambil mengingatkan pentingnya peran partai dalam proses politik.