Kaltimtoday.co, Tenggarong - Rencana perpindahan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri ke Partai Gerindra mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kukar sekaligus kader PDI Perjuangan, Ahmad Yani. Ia menyebut, kabar tersebut mengecewakan seluruh kader di Kukar karena Aulia merupakan tokoh yang dibesarkan oleh PDI-P hingga terpilih sebagai bupati.

Menurut Ahmad Yani, komitmen politik Aulia sejak awal berada di PDI Perjuangan. Ia mengingatkan bahwa partai berlambang banteng itu yang mengusung dan memberikan “karpet merah” kepada Aulia hingga akhirnya memenangkan Pilkada dan memimpin Kukar.

“Yang menjadikan Bupati Kutai Kartanegara kan PDI Perjuangan, bukan yang lain,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Meski begitu, Yani menegaskan bahwa pilihan politik tetap menjadi hak pribadi Aulia. DPRD maupun PDI-P tidak bisa menahan ataupun menasihati keputusan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa setiap perpindahan pasti membawa konsekuensi, terutama terhadap partai yang ditinggalkan.

“Tentu kami sebagai kader PDI-P sangat menyayangkan. Beliau itu kan lokomotif, kader terbaik di Kutai Kartanegara karena bisa jadi bupati. Tapi setelah jadi bupati pindah, ya itu kembali ke yang bersangkutan,” ungkapnya.

Ia menyebut, kabar perpindahan Aulia menjadi pukulan berat bagi PDI Perjuangan Kukar. Ahmad Yani mengaku seluruh kader di daerah merasa berduka karena kehilangan figur utama yang sebelumnya menjadi wajah partai di Kukar.

“Tentu ini sangat betul-betul menjadi duka bagi PDI Perjuangan di Kutai Kartanegara,” tambahnya.

Yani menjelaskan, sebagai kader sekaligus pengurus DPC PDI Perjuangan, keanggotaan Aulia sebenarnya masih berlaku. Hingga kini tidak ada surat pengunduran diri maupun pemberitahuan resmi yang masuk ke DPC. Namun, apabila benar bergabung dengan partai lain, maka keanggotaannya otomatis batal.

“Kalau pindah ke partai politik lain, berarti otomatis keanggotaannya gagal dan batal,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut secara etika dianggap melanggar AD/ART partai. Jika terbukti, maka konsekuensi etik akan diproses sesuai aturan organisasi sambil menunggu arahan dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

“Kalau menyalahi AD/ART partai, berarti melanggar kode etik. Ini sangat disayangkan sebenarnya,” ujarnya.

Di akhir, Yani berharap Aulia memberikan klarifikasi langsung kepada PDI Perjuangan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Ia menegaskan bahwa partai sejak awal telah membesarkan dan mendukung penuh karier politiknya.

“Mudah-mudahan nanti ada klarifikasi khusus dari beliau,” tutupnya.

[RWT]