Kaltimtoday.co, Sangatta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni mengingatkan, agar penjagaan di pintu masuk Kutim dapat lebih diperketat. Dengan memastikan setiap orang yang masuk ke Bumi Untung Banua dalam keadaan sehat.

“Arus balik dari luar daerah yang kami khawatirkan. Ini titik rawan dari luar daerah seperti Jawa misalnya. Jadi harus diketatkan Protokol Kesehatan,” ungkap Joni saat ditemui mengikuti rakor pengarahan Presiden Jokowi, Senin (17/52021) kemarin.

Joni menyebut, kemungkinan pada arus balik pasca Idulfitri 1442 Hijriyah ini, jumlah penduduk akan membludak. Dikarenakan masa pelarangan mudik berdasarkan Kementerian Perhubungan tertanggal 6-17 Mei 2021 kini telah berakhir.

“Solusinya, pintu-pintu masuk disekat. Untuk memastikan orang yang datang sehat. Kalau tidak sehat harus dipantau. Tentunya ada treatment yang perlu dimaksimalkan teknisnya,” papar politisi PPP ini.

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Gelar Pelatihan Pembuatan Mikro Organisme Lokal bagi Petani di Desa Bukit Permata

 

Baca Juga: Lahan 500 Hektare Diambil Alih Koperasi, Kelompok Tani di Kutim Inginkan Keadilan

Baca Juga: Tuntut Hak Pekerja Dipenuhi, Ratusan Buruh Sawit di Kutim Gelar Demonstrasi

Baca Juga: Perusahaan Dinilai Abaikan Hak Pekerja, Buruh Sawit PT Nala Padma Cadudas di Kutim Mogok Kerja

View this post on Instagram

Baca Juga: Buaya Besar Teror Warga Kutim Saat Banjir, Bebek Peliharaan Jadi Santapan

Baca Juga: Semarakkan Bulan K3 Nasional, PT Indexim Coalindo Gelar Beragam Kegiatan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Latih Warga untuk Cegah dan Atasi Kebakaran

Baca Juga: Gerakkan Ekonomi Lokal, PT Indexim Coalindo Resmikan Pusat Kuliner Kaliorang

Baca Juga: Kasus Human Metapneumovirus (HMPV) Meningkat di Beberapa Negara, Termasuk Indonesia

Baca Juga: Apa Bedanya Gejala HMPV dengan Covid-19? Ini Penjelasannya

Baca Juga: Dukung Pendidikan Pelajar dan Mahasiswa, PT Indexim Coalindo Luncurkan Beasiswa INDESMART

Baca Juga: PT Indexim Coalindo dan Kodim Kutim Kolaborasi Bangun Sumur Bor di Baay dan Pengadan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Pilkada Terlalu Mahal, Presiden Prabowo Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Untuk mencegah orang datang ke Kutim merupakan kebijakan yang tidak mungkin dilakukan pemerintah. Sebab, Kuti. menurut Joni, merupakan daerah yang terdapat lumbung lapangan pekerjaan.

“Tak bisa dilarang, karena Kutim merupakan bagian dari NKRI,” imbuhnya.

Selain itu, Joni menegaskan pembatasan kegiatan masyarakat dan pengetatan Protokol Kesehatan tidak bisa ditentukan dalam waktu pasti.

"Protokol Kesehatan dan pemeriksaan harus terus menerus berjalan hingga pandemi Covid-19 berakhir," pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]