Kaltimtoday.co, Samarinda - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda mengevaluasi sejumlah hal terkait program kerja TPID pada 2021 lalu. Beberapa program ada yang terkendala. Sehingga dicarilah solusi terbaiknya.

Kabag Ekonomi Pemkot Samarinda, Dinvi Kurniadi menjelaskan, beberapa contoh program yang belum tercapai. Salah satunya adalah akses jalan yang masih belum bagus. Namun, telah dikonfirmasi ke Dinas PUPR Samarinda bahwa sekitar 80-86 persen untuk sarana dan prasarana jalan mulai dibenahi. Kemudian soal transportasi air dan pelabuhan. Sebab ada kendala pada pasokan-pasokan bahan pokok yang datang dari Sulawesi.

"Ini juga kami minta ke Dishub Samarinda untuk bisa menganalisa dengan baik. Artinya kendala seperti apa yang harus dikomunikasikan kembali dengan pihak pelabuhan. Agar semuanya bisa berjalan lancar," jelas Dinvi kepada awak media, Kamis (3/2/2022).

Hal-hal seperti infrastruktur hingga transportasi pun turut mempengaruhi inflasi. Dijelaskan Dinvi, ekonomi tak sebatas bahan pokok penting. Misalnya saja, seperti infrastruktur yang bisa mengakibatkan terjadinya lonjakan inflasi.

"Di luar itu, termasuk distribusi ini berkaitan dengan jalur darat di mana ada akses jalan. Kemudian juga butuh pasokan BBM. Nah itu kan harus sinkron semuanya," lanjut Dinvi.

Baca Juga: Kritik XR Bunga Terung untuk Pilkada Kaltim: Terjebak Populisme, Krisis Iklim Tak Jadi Prioritas

 

Baca Juga: PPU Surplus Daging Ayam, DKP Dorong Regulasi yang Prioritaskan Produk Lokal

Baca Juga: PPU Surplus Produksi Hortikultura, Cabai Masih Perlu Pasokan Luar Daerah

Baca Juga: Rayakan Hari Ikan Nasional, KKP Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis untuk Ratusan Pelajar di Samarinda 

Baca Juga: Survei GRC: Rudy Mas'ud-Seno Aji Unggul di Pilgub Kaltim

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Gratis! KALTIM ONE FESTIVAL Siap Gebrak Samarinda

Baca Juga: Aksi Demo Gerakan Mahasiswa Peduli Kaltim di KSOP Samarinda: Stop Batu Bara Koridor-Ilegal

Baca Juga: Tim Rudy-Seno Keberatan Dukungan Ormas Garda Prabowo ke Isran-Hadi, Sebut Pelanggaran Norma dan Etik

Baca Juga: Mahasiswi UINSI Syifa Hajati Terbitkan Buku dari Skripsi: Gender di Mata Gen Z

Baca Juga: Tumbuk Movement-CeCUR Jadi Inisiator Dialog Publik, Tantang Calon Pemimpin Tanggap Soal Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Baca Juga: Kolaborasi JMS dan AJI Samarinda, Wadahi Diskusi Soal Netralitas Pilkada dan Tekankan Jurnalis Bukan Juru Kampanye

Baca Juga: KPU Samarinda Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, Rusmadi Wongso Puji Fomasi Saksi Jauh Lebih Efisien

 

Baca Juga: Minimalisir Risiko Kecelakaan Kerja hingga Kematian KPPS di Pilkada, KPU Tetapkan Syarat Khusus dan Jaminan BPJS

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pada tahun lalu, hantaman komoditas yang paling kuat adalah cabai dan minyak goreng. Terkait minyak goreng, memang sudah ditangani pemerintah untuk stabilisasi bahan mentah yang berasal dari kelapa sawit. Sedangkan untuk cabai juga ada kendala. Di Samarinda, dikenal Kampung KB yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok petani cabai.

"Kampung KB itu dibentuk untuk meminimalisasi hal seperti ini. Kenyataannya, kebutuhan di Samarinda ini memang cukup tinggi. Solusi untuk cabai, yang jelas kami tetap melaksanakan kerja sama dengan pihak lain yang sudah kami kerjasamakan," tambah Dinvi.

Dari Dinas Ketahanan Pangan Samarinda pun sudah menjalin kerja sama dengan Pemkab Enrekang, Sulawesi Selatan. Walhasil, pihaknya akan coba menambah kuantitas dari kerja sama itu. Walau demikian, Kampung KB juga tak menutup kemungkinan untuk terus digencarkan. Meski masih ada beberapa yang belum maksimal dan ke depannya akan dimaksimalkan.

"Kemudian untuk cabai, solusinya kami akan coba menjalin kerja sama dengan daerah lain lagi. Jadi tak berdasar pada 1 daerah saja. Mudah-mudahan Varia Niaga Samarinda bisa membantu juga di situ. Ini jadi komitmen kami bersama. Kalau hanya mengandalkan petani dan Kampung KB jelas tidak cukup," lanjutnya.

Bicara soal inflasi tahun lalu dan dibandingkan dengan inflasi secara nasional, Samarinda masih mengimbangi angka inflasi di nasional. Tahun lalu, Samarinda berada di angka 0,96 persen. Sedangkan angka inflasi di Kaltim mencapai 2,35 persen. Berdasarkan data dari BPS Kaltim, ada 3 komoditas di Samarinda yang konsumsinya signifikan cukup tinggi. Yakni daging ayam, ikan layang, dan cabai.

"Kami tidak bisa membatasi masyarakat untuk konsumsi 3 komoditi itu. Tapi bagaimana cara pemerintah untuk menyediakan komoditas tersebut demi memenuhi kebutuhan," tutupnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.