Daerah
Badan Otorita IKN Tegaskan Tak Ada Program Transmigrasi ke IKN, Alimuddin: Pengiriman 6 Ribu Warga Jogja itu Hoaks
Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Otorita IKN dengan tegas mengatakan informasi mengenai wacana 6 ribu lebih warga Yogyakarta akan bertransmigrasi ke IKN Nusantara adalah hoaks. Baru-baru ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta juga membantah hal tersebut.
Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin. Dia mengatakan, transmigrasi merupakan program sebelum adanya IKN.
"Tidak ada itu. Itu program sebelum ada IKN. Adanya IKN, sudah enggak ada lagi (program transmigrasi). Yang ada itu di Paser, bukan di Penajam Paser Utara (PPU)," tegasnya saat ditemui pasca kegiatan Nusantara Goes to Campus (NGTC) di Unmul, Senin (7/8/2023).
Alimuddin menegaskan, program transmigrasi tidak ada yang ditujukan ke IKN Nusantara. Ketika IKN sudah ditetapkan di Kaltim, semuanya mengikuti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan area induk dari IKN.
"Kami enggak ada (transmigrasi). Itu dulu program sebelum ada IKN. Setelah ada IKN, semuanya mengikuti RTRW dan area induk IKN. Berita yang kemarin itu hoaks," sambungnya.
Sebelumnya, sejumlah media online yang berbasis di Yogyakarta sempat memberitakan informasi terkait wacana transmigrasi 6 ribu warga Yogyakarta ke IKN. Bahkan informasi tersebut sudah telanjur menyebar di media sosial Instagram. Informasi itu sudah menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat lokal Kaltim.
Kepala Bidang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jogjakarta, Elly Supriyanti mengungkapkan, sebanyak 6.823 jiwa yang dimaksud merupakan akumulasi peserta program transmigrasi Yogjakarta sejak 2008 hingga 2022.
"Angka tersebut sebenarnya merupakan jumlah peserta program transmigrasi DIY selama 15 tahun terakhir, dan tidak hanya terbatas pada Kalimantan," ujar Elly.
Elly mengatakan, wacana program transmigrasi yang tengah diperbincangkan pemerintah pusat adalah mengenai pengembangan ketahanan pangan melalui program tersebut di kawasan penyangga IKN. Dia menegaskan bahwa, wacana ini berfokus pada kawasan penyangga IKN, bukan IKN itu sendiri.
Jika wacana ini kemudian diwujudkan oleh pemerintah pusat, Disnakertrans DIY siap mendukung dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) calon transmigran sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Askolani Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari
- Awang Faroek Ishak Wafat, KPK Terbitkan SP3 Kasus Korupsi IUP Kaltim
- Optimalkan Reklamasi Lahan Tambang, Kaltim Target Swasembada Pangan Tahun 2026
- Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Jelang Nataru, Disperindagkop UKM Upayakan Tekan Inflasi
- Jalan Menuju IKN Amblas 3 Meter, Kendaraan Berat Tak Bisa Melintas