Kaltimtoday.co, Samarinda - Berdasarkan data per Juni 2022 dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, tercatat 199 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik. Peneliti senior JATAM Kaltim, Pradarma Rupang menilai fenomena tersebut cukup ironis.

"Itu bentuk paradoksnya. Bagaimana sebenarnya banyaknya pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) itu tidak sebanding atau sejalan dengan pelayanan publik untuk mengakses listrik," ujar Rupang.

Diketahui hingga April 2022, terdapat 253 PLTU di Indonesia. Dua puluh enam di antaranya berlokasi di Kaltim. Rupang mempertanyakan bagaimana provinsi yang surplus batu bara tidak serta-merta menyatakan semua rakyat bisa menikmatinya.

"Itu karena bobroknya manajemen pengelolaan. Ini kesalahan kebijakan," lanjutnya.

Pelanggaran hingga krisis alam yang terjadi karena ada kesalahan dalam kebijakan. Dia menegaskan, pintu masuk utama dari suatu krisis adalah korupsi. Misal, penerbitan izin yang tumpang tindih. Sehingga korupsi rentan terjadi.

"Kebijakan ini tidak membicarakan rakyat, tapi membicarakan keselamatannya investasi," bebernya.

Seharusnya, ujar Rupang, pemerintah mengalokasikan unit-unit pembangkit skala komunitas. Misalnya dengan pembangkit listrik tenaga suraya (PLTS) tingkat desa atau tenaga angin.

"Itu yang selama ini tidak ada. Pengadaan PLTS atau tenaga angin itu nilai korupsinya kecil. Pengadaan PLTU nilai korupsinya jauh lebih besar. Itu yang menyebabkan para elite lebih melakukan pendekatan pada pengadaan PLTU," tandasnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.