Kaltimtoday.co, Balikpapan - Jumat (13/12/2019), Komisi X DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan bidang olahraga di Kalimantan Timur, terkait dengan pelaksanaan kegiatan bidang keolahragaan. Di samping itu, Komisi X ingin mempelajari lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PON yang dilaksanakan di Kalimantan Timur pada 2008, sebagai bekal penyelenggaraan PON pada 2020.

Hadir dalam kunjungan, Adrian Jopie Paruntu (FPG), Tina Nur Alam (F. Nasdem), Bisri Romly (FPKB), Ledia Hanifa Amaliah (FPKS), Desy Ratnasari (FPAN), Abdul Hakim Bafagih (FPAN), Illiza Saaduddin (FPPP), dan sebagai ketua rombongan Hetifah Sjaifudian (FPG).

Kunjungan diterima oleh Wali Kota Balikpapan, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, ketua KONI, kepala SKOI, Dinas Olahraga Kaltim, Dinas Olahraga Balikpapan, dan para stakeholder olahraga Kaltim.

Khusus mengenai PON, dalam kunjungan tersebut dibahas mengenai manajemen pengelolaan aset dan sarana olahraga pasca-PON yang diadakan di Kalimantan Timur pada 2008 lalu. Para anggota dewan juga menanyakan mengenai kesiapan Kalimantan Timur dalam menghadapi PON XX Papua 2020.

Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga bertindak sebagai Ketua Rombongan mengatakan, untuk penyelenggaraan PON di Papua, pokok-pokok aturannya harus sudah final di awal.

“Ini agar segalanya dapat diatur dengan baik. Di antara yang sudah harus difinalkan adalah cabor yang dikompetisikan, ketersediaan transportasi, akomodasi, dan sebagainya”, ujarnya.

Hetifah yang juga merupakan anggota DPR RI dari Kalimantan Timur menambahkan, Pemerintah Daerah Papua harus memperhatikan mengenai keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga pasca PON.

“Di Kaltim selama ini cukup baik, sarana prasarana pasca PON tetap digunakan oleh siswa PPLP dan SKOI. Namun begitu karena keterbatasan anggaran perawatannya tidak dilakukan secara menyeluruh”, ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Golkar ini berharap, baik Pemda maupun pemerintah pusat dapat sama-sama memikirkan mekanisme pembiayaan pengelolaan sarana prasarana olahraga tersebut.

“Agar dapat digunakan maksimal dalam meningkatkan prestasi keolahragaan” tutupnya.

[RWT]