Daerah
BNN RI Minta Pemkot Samarinda Ikut Biayai Rehabilitasi Narkoba di Samarinda

Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI meminta kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk berkomitmen dalam membiayai rehabilitasi narkoba di Samarinda.
Permintaan tersebut diutarakan langsung oleh Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom saat berkunjung ke Balai Kota Samarinda pada Rabu (5/1/2025).
Menurut Marthinus, pemberantasan narkoba di setiap daerah membutuhkan adanya sinergi yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga kasadaran masyarakat terkait bahayanya dampak narkoba itu sendiri.
"Kita melihat atensi dari pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Samarinda, untuk membiayai rehabilitasi narkoba yang dilakukan oleh BNN, terhadap warga kota Samarinda," tutur Marthinus.
Salah satu faktor perlunya dukungan dalam pembiayaan rehabilitasi tersebut, yakni soal keterbatasan anggaran yang didapatkan oleh BNN setiap tahunnya.
"Belum lagi kita menjangkau para pengguna narkoba, dan tercatat ada sekitar 3,3 juta orang di Indonesia yang menyahlahgunakan narkoba," sebutnya.
Sebagai informasi peredaran narkoba di Indonesia mencapai 3,33 juta warga yang menggunakan narkoba. Dari angka itu 312 ribu merupakan anak remaja. Peredaran uang dari narkoba mencapai Rp500 triliun.
Selain itu, Pemerintah Kota Samarinda juga menyambut baik kedatangan dari BNN RI serta jajarannya, dalam membangun kolaborasi yang baik, juga mensukseskan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
"Melalui sinergi ini, tentu ada komitmen bahwa pemerintah siap memberantas pengedaran narkoba, serta memutus rantai narkoba di lingkungan kita," jelas Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Intip Menu Makan Bergizi Gratis Bulan Ramadan di Samarinda: Telur, Kurma, Roti, dan Susu
- Andi Harun-Saefuddin Zuhri Prioritaskan Tiga Program Utama di Periode Kedua
- Pendirian Rumah Ibadah Gereja Toraja Dipersulit, Kemenag Samarinda Dinilai Enggan Keluarkan Surat Rekomendasi
- Andi Harun Ungkap Alasan Kadis PUPR Tak Hadiri Audiensi di DPRD Soal Polemik Upah Pekerja Teras Samarinda
- Kepala Dinas PUPR Enggan Komentari Masalah Upah 84 Pekerja Teras Samarinda yang Belum Terbayar