Kaltimtoday.co, Kutai Timur - Sejumlah serikat pekerja di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di angka 15 persen pada 2024 mendatang. Permintaan ini didasarkan pada hasil survei dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menunjukkan 64 Komponen Hidup Layak (KHL) rata-rata naik di angka 12 persen.

Ketua DPRD Kutim, Joni, ikut berkomentar terkait tuntutan buruh tersebut. Joni bilang, dirinya sepakat bila upah buruh mengalami kenaikan pada 2024 mendatang. Namun dia menekankan, kenaikan itu mesti dibarengi dengan sejumlah kajian. Tentu kajian tersebut dengan melibatkan sejumlah pihak, baik buruh, pengusaha, hingga pemerintah.

‘’Tentu kami sangat mendukung kenaikan UMP. Tapi saya kira dibutuhkan kajian sebelum penetapannya,’’ kata Joni ketika disambangi di kantornya, Bukit Pelangi, Rabu (22/11/2023).

Dia melanjutkan, permintaan kenaikan upah sebesar 15 persen pada 2024 mendatang berasal dari permintaan buruh. Selanjutya, kata dia, permintaan itu bisa dijadikan pertimbangan, namun tidak bisa dijadikan patokan tunggal. Sebab dalam penetapan UMP juga dibutuhkan pandangan dari pelaku usaha. Masukan dari seluruh pihak ini penting agar penetapan UMP adil dan layak bagi seluruh pihak. 

‘’Dari buruh kan sudah mengusulkan naik 15 persen. Tinggal nanti lihat kemampuan daerah, lihat pembahasannya, apakah usulan tersebut mampu diakomodir atau tidak,’’ ujarnya.

Politikus PPP itu menegaskan dukungannya terhadap peningkatan UMP, namun tetap menekankan perlunya kajian mendalam.

‘’Tentu kami dukung. Penetapan upah mestinya mempertimbangkan biaya hidup masyarakat, makanya perlu dilakukan kajian harga kebutuhan di lapangan," tandasnya.

[RWT | ADV DPRD KUTIM]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.