Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mencatatkan langkah besar dalam efisiensi anggaran pendidikan dengan mencetak sendiri buku Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) atau yang dikenal juga sebagai Lembar Kerja Siswa (LKS). Inovasi ini berhasil menghemat puluhan miliar dari total anggaran yang semula diperkirakan menembus angka Rp82 miliar.

Program pembagian buku gratis ini diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, di SD Negeri 017 Palaran, Kelurahan Bukuan, Senin (14/7/2025). Sasaran program mencakup seluruh siswa SD dan SMP negeri di Samarinda.

"Sejak tahun ini, Pemkot memberi respons nyata terhadap keluhan biaya tambahan pendidikan, terutama untuk pembelian buku yang selama ini membebani orangtua siswa," tegas Andi Harun.

Alih-alih membeli dari penerbit, Pemkot Samarinda memilih opsi mencetak sendiri buku LKPD yang dirancang langsung oleh para guru berkompeten. Menurut Andi Harun, keputusan ini diambil setelah melalui berbagai perhitungan dan kajian internal.

"Kalau kita beli dari penerbit, anggarannya bisa mencapai lebih dari Rp82 miliar. Tapi karena guru-guru kita mampu menyusun sendiri konten buku berdasarkan kurikulum nasional, kita cetak sendiri dan hanya menghabiskan sekitar Rp16 miliar. Artinya, kita menghemat hampir Rp70 miliar,” jelasnya.

Keputusan ini menjadikan Samarinda sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Indonesia yang menjalankan pengadaan buku LKPD secara gratis dan mandiri bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri.

Tak hanya menghemat anggaran, langkah ini juga dinilai mampu menghindari praktik komersialisasi dalam pendidikan. Andi Harun mengingatkan agar tidak ada lagi pihak sekolah atau komite yang meminta siswa membeli buku secara mandiri.

“Kalau ada oknum yang coba-coba menyimpang, segera laporkan disertai bukti. Kalau terbukti, akan saya tindak tegas, bahkan sampai pemecatan,” lanjutnya.

Selain buku, Pemkot juga membagikan bantuan pendidikan lain seperti seragam bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Namun, Andi Harun menegaskan bahwa program bantuan tetap harus proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan fiskal.

“Kita ingin program seperti ini jadi solusi jangka panjang, bukan sekadar pencitraan. Kalau semua diseragamkan gratis tanpa seleksi, APBD kita tidak akan kuat menopang,” ujarnya.

Pemilihan lokasi peluncuran di SDN 017 Palaran, sekolah di kawasan pinggiran Samarinda, juga memiliki pesan simbolis. Wali Kota ingin menyoroti kondisi sekolah yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan.

“Semakin kita melihat kondisi sekolah yang belum layak, semakin cepat pula kita bisa ambil kebijakan. DED-nya kita susun tahun ini, pembangunan fisiknya tahun depan,” katanya.

[NKH | RWT]