Kaltimtoday.co, Sangatta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yusuf Silambi menginginkan proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) mengutamakan transparansi.

Upaya ini dilakukan agar praktik percaloan dapat diminimalisir. Setiap warga negara Indonesia (WNI) berhak menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Kami tentu ingin ada transparansi dalam penerimaan CPNS dan mengedepankan akuntabilitas. Kami awasi agar praktik percaloan, titip menitip tidak terjadi lagi, sedangkan orang yang pintar, punya kualitas serta personalitinya bagus enggak bisa (lolos),” kata Sekretaris Komisi A DPRD Kutim yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/7/2021).

Politisi Senior dari Fraksi PDI-P ini mengatakan, penerimaan CPNS dilakukan saat ini dinilai langkah yang tepat. Apalagi angka pencari kerja atau tingkat pengangguran cukup tinggi.

"Meski formasinya masih kurang, saya kira ini setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran di Kutim. Masih banyak putra-putri di Kutim ini yang mencari pekerjaan, sedangkan lahan pekerjaan sangat terbatas," ujar Silambi kepada Kaltimtoday.co.

Dengan minimnya formasi ini kata Silambi, tentunya persaingan para peserta akan sangat ketat.

"Karenanya saya harapkan dilakukan rekruitmen terbuka dan transparan. Setiap peserta diberikan kesempatan yang sama. Jangan sampai dengan formasi yang tidak banyak ini ada yang main titip atau sebagainya," ujarnya.

Lanjut Silambi, dengan adanya penerimaan CPNS ini, pemerintah selaku pelaksana diharapkan dapat lebih memberikan prioritas kepada putra daerah.

Prioritas ini diberikan dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kutim.

"Kami ini kan ingin menurunkan angka pengangguran, jadi baiknya putra daerah itu lebih diprioritaskan. Bukan kita anti peserta dari luar, yang kita inginkan ini putra daerah untuk bisa mengabdi di daerah, membangun daerah dengan menjadi PNS," papar Sekretaris Komisi A ini.

Silambi menjelaskan, meskipun penerimaan dilakukan secara terbuka dan dari luar punya kesempatan tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta.

"Misalnya kami memberikan prioritas ke peserta yang KTP asal Kutim. Tentunya ini bisa memberikan peluang besar putra daerah yang memang ber-KTP Kutim untuk menjadi PNS di Kutim," ujar Silambi

Meskipun menurut Silambi hal ini bukanlah barang baru, namun DPRD Kutim ingin terus meningkatkan mutu dan kepercayaan masyarakat, karena menurutnya sampai saat ini masih ada masyarakat yang berpikiran bahwa untuk penerimaan CPNS bisa "dikondisikan".

"Pelaksanaan tes sebelumnya sudah sangat bagus apalagi yang sekarang tes langsung diumumkan. Sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terjamin tidak ada siapa pun yang bisa merubah hasil tes. Ini kan sudah revolusi mental," tegas Silambi.

Dia pun mengimbau kepada BKPSDMD Kutin agar bekerja sesuai aturan dan transparan.

"Koordinasi selalu lah, tahapan demi tahapannya kepada komisi terkait, update selalu," harap Silambi.

Dan Silambi pun berharap, jika BKPSDMD Kutim bisa segera mensosialisasikan terkait pembukaan penerimaan CPNS 2021, agar bisa menepis segala isu miring.

"Kami berharap keterbukaan informasi ke publik terkait penerimaan CPNS ini agar tidak menimbulkan isu miring," pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]