Kaltimtoday.co, Bontang – Anggota DPRD Bontang mempertanyakan kelanjutan Program Rp200 Juta Per RT alias Produta. Pasalnya, BW mengaku sering mendapat keluhan dari para Ketua RT yang menginformasikan program tersebut sudah tak ada lagi.

“Saya dengar dan baca di media bahwa Produta itu dicoret, tapi saya minta klarifikasi,” terang Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang yang karib disapa BW dalam interupsinya di Rapat Paripurna, Senin (17/5/2021).

Politisi Nasdem itu meminta pimpinan DPRD Bontang untuk mengagendakan rapat terkait Produta dengan OPD terkait, dan stakeholder. Mengingat Produta masuk dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021.

“Pemerintah saya nilai melanggar, karena siapapun yang terpilih, program itu harus dijalankan. Tolong ini menjadi catatan,” ujar BW.

Senada, ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina juga mempertanyakan kejelasan soal Produta.

“Nasib prosuta ini seperti apa, dan mohon pencerahannya, agar bisa kami sampaikan lagi ke para Ketua RT,” pinta Amir Tosina.

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan, kalau memang Produta ditiadakan, berarti ada Perda yang tidak dijalankan. Sehingga ini akan menimbulkan penafsiran politik secara kelembagaan.

“Kalau 2021 sudah berjalan dan Produta tidak dilaksanakan, maka perlu dijelaskan,” ujar Agus Haris.

Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menjelaskan, Produta tidak dihilangkan. Programnya masih ada, hanya saja tidak lagi berupa fisik atau peningkatan infrastruktur, melainkan digunakan untuk membeli alat usaha ekonomi kreatif.

“Saya ingin anggaran Produta itu digunakan untuk beli alat. Karena ke depan saya ingin memajukan UMKM, jadi setiap kelurahan punya ciri khas UMKM masing-masing, semisal beli alat home industri sejalan dengan visi misi kami,”ungkapnya.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]