Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris menyoroti kendaraan plat luar yang kerap menikmati fasilitas di Bontang, khususnya pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Bontang.

Dia menilai, di Kaltim khususnya di Bontang kerap kehabisan bahan bakar, menurutnya kejadian ini tidak terjadi di kota-kota lain, ada mekanisme yang salah.

“Padahal kan pengaturan jatah BBM disetiap daerah sudah diatur sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada di daerah tersebut. Akhirnya kita sering kekurangan karena banyak plat luar,” ucapnya belum lama ini.

Sehingga dia mendorong pemerintah kota Bontang, khususnya pemerintah ditingkat Provinsi (Gubernur) untuk membuat aturan mengenai kendaraan dengan plat di luar Kaltim yang membuka usaha di Bontang dalam waktu tertentu, harus diberi waktu untuk segera mengganti plat kendaraannya menjadi KT.

“Ini supaya PAD nya masuk di kota yang mereka jajaki, bukan masuk ke daerah asal kendaraan itu dikeluarkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung mafia BBM yang kerap mamanfaatkan kenaikan bahan bakar untuk keuntungan pribadi.

“Pemerintah dan aparat harus menindak tegas oknum tersebut karen itu membuat jatah masyarakat untuk kenutuhan sehari-hari berkurang,”

Senada, Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam juga menyoal kendaraan plat luar yang menggunakan fasilitas di Bontang seperti jalan namun tidak ada PAD yang masuk.

“Mereka itu menggunakan jalan kita, tapi tidak ada income untuk Bontang karena mereka bayar pajaknya bukan di Bontang,” ujarnya.

[LA | NON | ADV DPRD BONTANG]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.