Kaltimtoday.co, Samarinda - Senin (26/10/2020) lalu, Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim. Ditemui selepas rapat, Wakil Ketua Komisi IV yakni Ely Hartati Rasyid menyampaikan bahwa, pihaknya dengan Dinkes Kaltim membahas perihal prioritas-prioritas anggaran dan jumlah persentase anggaran yang Dinkes Kaltim usulkan.

Disebutkan Ely, usulan pagu anggaran yang disampaikan adalah Rp 267 miliar pada 2021 mendatang. Anggaran tersebut juga dibagi untuk beberapa rincian. Khusus bidang kesehatan diwajibkan anggaran sebesar 10 persen dari APBD. Jumlah tersebut disebut Ely masih sangat kecil.

"Mereka minta penambahan untuk kegiatan-kegiatan kampanye preventif yang berada di bawah kebijakan Dinkes Kaltim. Banyak juga persoalan yang mereka sampaikan tadi. Contohnya seperti sumber daya manusia (SDM)-nya yang masih belum terdistribusi secara merata," ungkap Ely.

Tak hanya itu, Dinkes Kaltim dan Komisi IV juga membahas terkait anggaran rumah sakit mata yang diusulkan namun belum disetujui. Alhasil pembangunannya harus ditunda sementara waktu. Ely juga menyampaikan bahwa November mendatang, rencananya akan mendapatkan jatah sebanyak 230 ribu vaksin untuk 230 ribu orang. Pendistribusian vaksin tersebut memang ada skala prioritasnya. Dalam hal ini adalah tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit.

 

View this post on Instagram

 

Penambahan kasus positif Covid-19 semakin menjadi-jadi di Kaltim. Tolong protokol kesehatan diperhatikan! #kaltim #covid19 #samarinda #balikpapan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Oct 25, 2020 at 9:18pm PDT

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinkes Kaltim Padilah Mante Runa turut menyadari bahwa APBD Kaltim pada 2021 memang menurun. Apalagi harus dibagi ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlahnya tentu tak sesuai dengan apa yang diminta oleh Dinkes Kaltim. Meski begitu, Padilah menyebutkan bahwa berapapun jumlahnya pasti akan dimaksimalkan.

Disinggung soal Covid-19, Padilah menyebutkan bahwa dari Pemprov serta Pemkot dan Pemkab seluruh Kaltim telah berusaha semaksimal mungkin. Kini Kaltim menduduki peringkat kedua sebagai provinsi yang jumlah kasus positifnya kian merangkak dan banyak. Sementara perihal vaksin, surat edarannya sudah dipegang oleh Dinkes Kaltim.

"Tempatnya sedang dipersiapkan karena vaksin yang datang berjumlah ribuan. Sebab penyimpanan vaksin tak bisa sembarangan dan pendistribusian vaksin harus sesuai standar," pungkas Padilah.

[YMD | RWT | ADV DPRD]