Kaltimtoday.co, Penajam - Upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus dihadapkan pada tantangan mendasar, yaitu keterbatasan kepemilikan aset. 

Hingga saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU belum memiliki satu pun aset berupa tanah atau kawasan wisata yang dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah. 

Situasi ini membuat intervensi kebijakan pembangunan fisik dan perencanaan jangka panjang menjadi tidak leluasa.

“Harapannya sih, mungkin supaya lebih maksimal untuk pengelolaan tempat wisata itu,” ujar Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran Disbudpar PPU, Juzlizar Rakhman, mewakili Kepala Disbudpar PPU, Andi Israwati Latief.

Menurut Juzlizar, pengelolaan kawasan wisata idealnya berada di bawah kendali pemerintah daerah secara langsung agar setiap program dan anggaran dapat direalisasikan tanpa hambatan regulasi. 

Namun kenyataannya, sebagian besar destinasi wisata di PPU, seperti Pantai Tanjung Jumlai dan Pantai Nipah-nipah, masih berdiri di atas lahan milik pribadi atau komunitas. 

Hal ini membatasi ruang gerak Disbudpar dalam melakukan pembangunan infrastruktur permanen seperti toilet, gazebo, atau fasilitas publik lainnya.

“Disbudpar PPU belum ada asetnya, belum ada aset tanah yang kita kelola,” kata dia.

Saat ini, satu-satunya kawasan wisata yang secara de facto dapat dikelola Disbudpar adalah Ecowisata Mangrove yang berada di wilayah pesisir. Kawasan ini bukan lagi berada dalam kepemilikan pribadi karena statusnya telah menjadi bagian dari kawasan lindung negara. 

Letaknya yang berada sangat dekat dengan bibir pantai menjadikan kawasan tersebut tidak bisa dimiliki secara pribadi sesuai dengan ketentuan tata ruang dan perlindungan kawasan mangrove.

“Yang kita kelola baru Ecowisata Mangrove. Itu pun karena sudah bukan menjadi hak milik warga, karena di satu sisi dia sudah berada di kawasan mangrove dan sangat dekat dengan bibir pantai, yang akhirnya menjadi milik negara, harusnya,” tutup Juzlizar.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]