Kaltimtoday.co, Sangatta - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengingatkan agar seluruh perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum H-7 lebaran. 

Ketentuan itu diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur (Kutim) baik dari sektor pertambangan, industri maupun perkebunan. Disnakertrans Kutim mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 Tahun 2021 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Kemudian diturunkan melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. 

Disnakertrans Kutim juga membuka posko pengaduan, untuk menerima laporan bagi setiap buruh yang tidak mendapat hak atas penerimaan THR. 

Kepala Disnakertrans Kutim, Sudirman Latief mengatakan posko tersebut dibuat setiap tahun menjelang lebaran Idul Fitri.

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Dampingi Mitra Binaan di Kaubun Panen Ikan Nila dan Cabai

 

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Program Pemberdayaan Masyarakat, PT Indexim Coalindo Evaluasi Bersama Mitra Kerja

Baca Juga: DPRD Kutim Janji Gelar Rapat Bahas Penanggulangan Banjir di Kaubun

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Distribusikan Bantuan bagi Warga Terdampak Puting Beliung di Desa Selangkau

Baca Juga: Wujudkan Generasi Emas, Hetifah: Sekolah Sehat Mutlak Diperlukan

View this post on Instagram

Baca Juga: Tantangan untuk Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif di Kutim, Harus Pahami Smartphonegraphy

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Kaubun

Baca Juga: Banjir Dua Desa di Kecamatan Kaubun Telan Korban Jiwa, Warga Tuntut Pertanggungjawaban Pemkab Kutim dan Perusahaan

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Lakukan Pelatihan Pakan Fermentasi bagi Komunitas Suku Basap 

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Perbaiki Akses Jalan yang Hubungkan Dua Desa di Kecamatan Kaliorang

Baca Juga: Disperindagkop UKM Kaltim Serahkan 321 Bantuan Alat ke Pelaku UMKM Kutim

Baca Juga: Safari Ramadan, PT Indexim Coalindo Kembali Santuni Anak Yatim di Desa-desa Lingkar Tambang

 

Baca Juga: Disnakertrans Kaltim Buka Posko Aduan THR 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Apalagi, Kutim melekat dengan wilayah pertambangan dan perkebunan yang memiliki tenaga kerja mencapai puluhan ribu orang. 

“Kami buka posko pengaduan. Memang setiap tahun mesti ada dibuka sebagai fasilitator pekerja,” kata Sudirman saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Sudirman pun akan berikan sorotan terhadap perusahaan yang nyatanya terbukti tidak memberikan hak THR pekerja. 

Ancamannya, mulai dari teguran, pemanggilan, hingga sanksi tegas berupa sanksi administratif bagi perusahaan. Penindakan tentu berada di ranah Disnaker Provinsi yang juga memiliki kewenangan dalam pengawasan.

Sebelum jatuh pada sanksi terberat. Disnakertrans Kutim tentu memakai cara humanis dengan memanggil perusahaan. 

“Adukan saja yang merasa perusahaannya tidak membayarkan THR nya kita akan proses. Semua hak pekerja mesti dapat hak mereka,” sambungnya. 

Setiap perusahaan berdasarkan surat edaran maksimal memberikan THR pada H-7 sebelum lebaran. Sesuai peraturan yang berlaku, pengusaha yang terlambat memberikan THR kepada pekerjanya akan dikenai denda sebesar 5 persen. 

Pembayaran denda itu dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

“Sesuai aturan dan semua harus diterapkan. Jika tidak kasian pekerja yang juga butuh rejeki saat sebelum lebaran,” tutupnya. 

[EL | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.