Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah fokus pada sertifikasi aset tanah yang belum bersertifikat agar dapat diserahkan ke bagian aset daerah.

Plt Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, menjelaskan hal ini menjadi upaya dalam pengelolaan aset yang lebih baik. Saat ini, pihaknya juga sedang mengupayakan sertifikasi aset-aset tersebut.

"Memang ada beberapa lokasi tanah yang belum bersertifikat. Ini menjadi perhatian kami karena tanpa sertifikat, aset tersebut belum bisa diserahkan ke bagian aset," katanya.

Selain pengelolaan aset, Disperkim Kukar juga tengah mencari cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, sumber utama PAD yang dikelola adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

"Masyarakat atau instansi yang ingin membersihkan sanitasinya bisa menggunakan layanan kami, dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan," jelasnya.

Namun, di tengah pencarian PAD, ada potensi lain yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Disperkim Kukar memiliki aset rumah sewa yang dinilai mampu meningkatkan PAD. Tetapi, terdapat hambatan administrasi sehingga belum bisa direalisasikan untuk saat ini.

"Dinas kami sebenarnya sudah memiliki tarif sewa Rp500 ribu per bulan, tapi masih perlu pendataan ulang agar semuanya berjalan sesuai aturan," tambahnya.

Dirinya mengungkapkan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang didorong untuk mencari sumber pendapatan baru sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Ke depan, Disperkim Kukar berencana meningkatkan koordinasi dengan OPD lain agar pengelolaan aset dan pendapatan daerah bisa lebih optimal. 

"Harapan kami, aset-aset ini bisa segera disertifikasi dan dimanfaatkan dengan lebih baik," tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]