SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur bertekad meningkatkan jumlah perpustakaan terakreditasi di seluruh wilayah Kaltim pada 2025. Fokus ini sejalan dengan posisi strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (P3KM) DPK Kaltim, Hana Iriana, menegaskan bahwa akreditasi perpustakaan menjadi salah satu indikator penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Salah satu syarat utama untuk mendapatkan akreditasi adalah memiliki minimal 1.000 judul buku dalam koleksi perpustakaan. Hana menyebutkan, syarat ini menjadi salah satu tantangan yang harus segera dijawab oleh pengelola perpustakaan.

“Untuk bisa maju ke tahap verifikasi akreditasi, perpustakaan harus memiliki koleksi minimal 1.000 judul buku. Ini menjadi hal mendasar yang terus kami dorong,” jelas Hana, Selasa (03/12/2024).

Menurut Hana, akreditasi perpustakaan memberikan berbagai manfaat, baik untuk pengelola maupun pengunjung. Perpustakaan yang terakreditasi dianggap lebih terpercaya dalam memberikan layanan berkualitas. Selain itu, akreditasi mempermudah perpustakaan mendapatkan dukungan anggaran, program pengembangan, dan fasilitas dari pemerintah maupun pihak lainnya.

“Akreditasi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan,” tambahnya.

Saat ini, dari total 2.775 perpustakaan yang ada di Kaltim, baru 220 perpustakaan atau sekitar 7,92 persen yang telah terakreditasi. Hana menyebut angka ini masih jauh dari ideal, namun pihaknya optimistis angka tersebut dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Dengan komitmen bersama, kami yakin lebih banyak perpustakaan yang bisa memenuhi syarat akreditasi,” ujar Hana.

Hana menekankan pentingnya akreditasi perpustakaan sebagai bagian dari persiapan Kaltim menyambut peran sebagai IKN. Tahun 2025 ditargetkan menjadi momentum untuk meningkatkan jumlah perpustakaan terakreditasi di tingkat sekolah, desa, hingga kabupaten/kota.

“Kami akan terus mengawal dan mendorong pengelola perpustakaan untuk memenuhi syarat akreditasi, agar lebih banyak perpustakaan di Kaltim yang bisa bersaing dari segi kualitas layanan,” tutup Hana.

[TOS | ADV DPK KALTIM]