Advertorial
DPMPTSP Kaltim Sebut Pelaku Usaha Alami Kendala Koreksi Surat Izin hingga Lengkapi Dokumen Persyaratan dalam Pembuatan NIB

Kaltimtoday.co, Samarinda - Nomor Induk Berusaha (NIB) jadi hal penting yang harus dimiliki pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim akui, ada sejumlah kendala yang biasa dihadapi pelaku usaha saat proses membuat NIB.
Kepala DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto melalui Plh Kepala DPMPTSP Kaltim, Noer Adenany mengatakan, kendala yang biasa dialami adalah koreksi pada surat perizinan yang diajukan pelaku usaha.
“Salah satu kendala itu karena ada koreksi pada surat perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha,” jelas Danny.
Koreksi di surat perizinan itu biasanya berkaitan dengan kesesuaian dokumen perizinan atas ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga sudah mengevaluasi sejauh mana pelaku usaha sudah memahami persyaratan dan regulasi yang ada.
Danny mengatakan, pihaknya juga pernah mendapati pelaku usaha yang terkendala saat melengkapi dokumen persyaratan. Biasanya, karena yang bersangkutan belum paham betul mengenai jenis perlengkapan yang harus dipenuhi saat proses perizinan.
Tiap jenis izin, ujarnya, punya kelengkapan sendiri yang diatur lewat peraturan teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pun pelaku usaha dituntut untuk mengerti terkait aspek teknis yang sesuai dengan jenis izin yang mereka ajukan.
"Kami juga soroti kendala lain yang berkaitan dengan lahan yang digunakan. Ada pelaku usaha yang hadapi masalah tumpang tindih lahan atau coba mengusahakan bidang usaha di kawasan yang mestinya tak diizinkan. Contohnya objek vital," tambahnya.
Danny mengatakan, pemberian izin juga harus dilakukan sesuai dengan praktik dan peraturan yang berlaku. Tujuannya demi mencegah adanya pelanggaran dan dampak negatif.
Danny menegaskan, pihaknya tak bisa sembarangan ketika menerbitkan surat izin. Apalagi, ada proses evaluasi yang ketat, termasuk pemenuhan syarat yang lumayan banyak.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa izin yang diberikan kepada pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tandasnya.
[RWT | ADV DPMPTSP KALTIM]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Unmul Launching Program Studi S1 Tari, Bakal Terima 40 Mahasiswa Angkatan Pertama
- Perkuat Advokasi, Aktivis Kaltim Jalin Silaturahmi Lintas Generasi
- JATAM Kaltim Bakal Kawal Janji Rudy Mas'ud Bereskan Ribuan Lubang Tambang
- Gaya Baru Ketua PKK Kaltim
- Respon 'Studi Kesiangan' Proyek PT KHN, JATAM Kaltim: Ancaman Serius Bagi Masyarakat Punan