Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam rangka mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kalimantan Timur menggelar kegiatan Sosialisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sekaligus Business Matching antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku usaha lokal. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 29 Juli 2025, di Hotel Puri Senyiur Samarinda.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Ismiati, mewakili Sekretaris Daerah. Hadir pula Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim, Buyung Dodi Gunawan.

Dalam sambutannya, Ismiati menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah terhadap belanja produk dalam negeri. Ia mengacu pada Perpres Nomor 12/2021 serta Inpres Nomor 2/2022, yang mewajibkan minimal 40 persen dari total belanja pengadaan pemerintah dialokasikan untuk UMKM dan koperasi, dengan nilai TKDN dan BMP minimal 40 persen.

"Ini bukan hanya soal angka atau kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata keberpihakan kita terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat," tegas Ismiati.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung program P3DN. Salah satunya melalui kegiatan hari ini, yang menghubungkan langsung pelaku UMKM dengan OPD agar dapat terjadi sinergi antara kebutuhan instansi dan kapasitas penyedia lokal.

“Melalui forum Business Matching, kita buka ruang komunikasi antara pengguna anggaran dan pelaku usaha daerah. Ini upaya agar belanja pemerintah bisa lebih memberdayakan produk-produk lokal,” jelasnya.

Tak hanya itu, Ismiati juga menyoroti pentingnya pelaporan belanja P3DN secara rutin melalui sistem SIPD P3DN, agar kinerja dan kontribusi daerah terhadap penggunaan produk dalam negeri tercatat dengan baik.

“Banyak daerah yang sudah melakukan kerja sama dengan UKM, namun tak tercatat karena kelalaian dalam pelaporan. Ini harus kita hindari. Data bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bukti komitmen dan dasar evaluasi nasional,” imbuhnya.

Ia pun mendorong setiap OPD untuk menunjuk petugas khusus yang mengawal pelaporan kegiatan P3DN secara berkala dan akurat.

“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, saya yakin UKM di Kalimantan Timur akan semakin maju dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok nasional. Mari kita kawal bersama komitmen ini,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sepri Ratu dari Diskominfo Kaltim, sejumlah perwakilan OPD, serta para pelaku UKM dan pengusaha lokal yang antusias mengikuti sesi diskusi dan penjajakan kerja sama secara langsung.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]