Kaltimtoday.co, Berau - Saat berkunjung ke Berau beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji mengatakan, bakal menggandeng perusahaan dan membentuk badan pengelola pendidikan gratis untuk memfasilitasi para calon mahasiswa di Bumi Etam dapat beasiswa.

Alasan utama Ketua DPD Gerindra Kaltim itu membentuk badan pengelola pendidikan gratis adalah untuk mengurangi potensi kesulitan para calon mahasiswa mencari beasiswa universitas di luar kabupaten/kota, selain ke Pulau Jawa.

"Maka hal itu kita akan kolaborasikan. Jadi nanti ada badan pengelola pendidikan gratis. Mereka akan bekerja sama dengan pemberi beasiswa (perusahaan swasta) untuk dapat hak belajar di Universitas Mulawarman atau Universitas yang ada di Kabupaten Kota kaltim," ungkapnya.

Agar mulus program kerja pendidikan gratis selama lima tahun, Seno Aji ingin Badan Pengelola serta perusahaan swasta sinergi pendataan pelajar lulusan SMK/SMA di Kabupaten Kota dengan melibatkan Dinas Pendidikan. 

"Nanti kita akan lihat nanti dari kuota pelajar setiap kabupaten kota terdata ada berapa calon mahasiswa bisa menimba ilmu contoh di Universitas Mulawarman," ucapnya. 

Ia menilai efek jika beasiswa terealisasi tepat sasaran makan, calon mahasiswa bisa mendapat hak yang sama belajar seperti tingkat pendidikan di Pulau Jawa. 

"Supaya anak-anak kita juga bisa merasa memiliki tingkat pengetahuan yang sama di Pulau Jawa. Ini yang coba kita sinergikan dengan pihak universitas, dinas pendidikan," bebernya. 

Melihat upaya tersebut, anggota Komisi II DPRD Berau Gideon Andris menambahkan, program beasiswa gratis masuk perguruan tinggi mulai S-1 sampai S-3 punya peluang mulus terealisasi di Kabupaten Kota Kaltim.

"Tinggal dari SDM-nya lagi. Artinya kan mau kita sama ratakan ini seperti di Pulau Jawa saya juga kan bagian dari legaslatif akan melakukan pengawasan dalam hal beasiswa," tuturnya. 

Sehingga besar harapannya program beasiswa gratis S-1 sampai S-3 bisa setara didapati para hak anak muda baik dari kota dan kabupaten di Kaltim.

"Tidak ada yang perlu dispesialkan baik di kota dan kabupaten. Semua memiliki hak yang sama. Meski belum berjalan dan misalnya ada indikasi perbedaan hak pendidikan di Kabupaten Kota maka ini menjadi pengawasan lebih intens dari legislatif," pungkasnya.

[MGN]