Kaltimtoday.co, Samarinda - Penyaluran bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui program GratisPol di Kalimantan Timur hingga kini belum merata. Meski Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp96 miliar, distribusi khususnya di perguruan tinggi swasta (PTS) masih tersendat akibat persoalan administrasi.

Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan bahwa hambatan tersebut berpotensi mengganggu hak mahasiswa penerima manfaat. Ia menegaskan sebagian besar anggaran sebenarnya sudah siap untuk dicairkan. 

Dari total anggaran, sekitar Rp44 miliar dialokasikan untuk perguruan tinggi negeri (PTN), sementara Rp26 miliar diperuntukkan bagi PTS melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penyaluran untuk PTN disebut sudah berjalan, sedangkan pencairan untuk PTS dijadwalkan segera dilakukan.

Namun proses pencairan bagi PTS masih terhambat. Agusriansyah menyebut ada sekitar 10 PTS yang terdaftar dengan nomor rekening tidak aktif, sehingga menghambat distribusi. Karena seluruh PTS tercantum dalam satu Surat Keputusan (SK), kendala ini ikut menahan pencairan bagi kampus lain yang administrasinya sudah lengkap.

“Jangan sampai perguruan tinggi yang administrasinya lengkap ikut terhambat hanya karena ada kampus lain yang belum siap. Mahasiswanya bisa jadi korban,” ujarnya.

Ia meminta Pemprov Kaltim segera mengambil langkah cepat, baik dengan memberikan kebijakan khusus bagi kampus yang belum melengkapi administrasi atau memisahkannya dari daftar pencairan agar tidak berdampak pada kampus lain.

Agusriansyah menegaskan bahwa tujuan utama program GratisPol adalah membantu mahasiswa Kaltim menyelesaikan studi tanpa terbebani biaya UKT. Oleh sebab itu, kendala teknis tidak boleh dibiarkan mengganggu pelaksanaan program.

“Pemerintah harus memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan seluruh mahasiswa, baik di PTN maupun PTS,” tegasnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]