Kaltimtoday.co, Samarinda - Keluhan orang tua soal tagihan jutaan rupiah siswa berasrama SMAN 10 Samarinda dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kaltim. Sejumlah wali murid kelas X mengaku kaget, setelah pihak sekolah tiba-tiba mengeluarkan surat tagihan pembiayaan asrama.

Informasi sebelumnya saat PPDB berlangsung, menyatakan biaya hidup di asrama akan ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Kekecewaan ini bermula saat para orang tua siswa menerima surat dari SMAN 10 Samarinda tertanggal 5 November 2025.

Dalam surat bernomor 900/2125/SMAN10SMR itu, pihak sekolah mengumumkan bahwa biaya asrama disesuaikan menjadi Rp 2.600.000 per bulan.

Berdasarkan surat tersebut, siswa berasrama memang memperoleh Beasiswa Stimulan dari Pemprov Kaltim sebesar Rp1.560.000 untuk periode Juli-Desember 2025. Namun, sisa biaya sebesar Rp 1.040.000 per bulan untuk periode tersebut dibebankan kepada orang tua siswa.

Bahkan, untuk periode Januari-Juni 2026, orangtua diminta membayar penuh Rp 2.600.000 per bulan.

Salah satu perwakilan wali murid, Arif Rahman mengaku kecewa dan mengungkapkan bahwa tagihan tersebut sangat memberatkan.

"Kalau kami sih pasti akan keluar (dari asrama), karena tidak mampu," ujarnya.

Dalam brosur yang beredar, pihak DPRD menilai bahwa ada kesenjangan antara janji dengan realita di lapangan. Faktanya, kemampuan subsidi Pemprov Kaltim saat ini yang berlaku untuk semua sekolah berasrama, memang hanya Rp 1.560.000 per siswa.

"Tentu ini ada kesenjangan, boleh kita sebut ini sebagai false advertisement atau false marketing," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya.

Hasil kesepakatan rapat, pihak DPRD Kaltim akan mendorong dinas pendidikan untuk mencari solusi yang baik, agar masalah tersebut bisa terselesaikan. 

"Kesimpulannya bahwa tadi rapat meminta agar nanti dinas pendidikan mencarikan formulasinya supaya nanti semua biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Intinya kita minta bahwa orangtua siswa jangan dibebankan biaya Rp1 pun," tandasnya. 

Terpisah, Kepala Asrama SMAN 10 Samarinda, Abdul Rais Thamrin, menjelaskan bahwa polemik ini terjadi karena adanya "kendala" dalam realisasi penetapan SMAN 10 sebagai sekolah unggulan yang dibiayai penuh. 

"Memang ada wacana terkait penetapan sekolah unggulan, pada realisasinya itu mungkin ada sedikit kendala. Kendala dalam artian ini mungkin terkait efisiensi anggaran dengan SK penetapan yang memang belum terbit,” tutupnya.

[RWT]