Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur menggelar Lokakarya Sub Nasional Penilaian Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) di Hotel Mercure Samarinda pada Selasa (26/09/2023) pukul 09.00 WITA. Mayoritas pesertanya dari pemerintahan daerah lingkup Provinsi Kaltim. 

Acara itu bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan dan implementasi dari pendekatan berbasis yurisdiksi. Selain itu, mampu meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai peran strategis IYB dalam mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan di Kaltim.

Dalam hal ini, Kutai Timur menjadi pilot project pertama dalam penerapan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB).

"IYB ini digunakan untuk menunjukan kemajuan dalam suatu sektor, serta membantu kabupaten menyadari manfaat yang datang dati peningkatan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan," tutur Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kutai Timur, Ripto Widargo.

Indikator itu juga memungkinkan kabupaten untuk menunjukkan produksi pertanian yang berkelanjutan, serta menguatkan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan, sehingga dapat mendorong produksi yang berkelanjutan, legal, dan bebas deforestasi.

Tercatat, ada empat pilar IYB yakni Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola. Dari empat pilar tersebut, terdapat 23 indikator yang telah diidentifikasi untuk mengukur produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten.

"Beberapa indikatornya seperti produktivitas petani kecil, perlindungan untuk hutan tetap, pencegahan kebakaran, mitigasi perubahan iklim, dan lain-lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ripto membeberkan sejumlah manfaat bagi kabupaten yang menerapkan pendekatan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB). 

Untuk petani kecil, mereka bisa meningkatkan pendapatan melalui akses ke rantai pasokan untuk kepala sawit berkelanjutan. Manfaat lain terhadap lingkungan, yakni menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan komoditas dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Operator dan pedagang juga bisa mengakses informasi tentang kinerja keberlanjutan untuk proses uji tuntas mereka, serta meningkatkan perdagangan kelapa sawit berkelanjutan," jelasnya.

Diakhir, Ripto berharap dengan adanya keberadaan IYB ini, akan memberikan dampak ekonomi inklusif kepada masyarakat kecil, serta menumbuhkan kesejahteraan ekonomi mereka juga.

"Penerapan ini mulai dari Kutim dulu, setelah itu diharapkan kabupaten juga bisa menerapkan IYB ini," tutup Ripto.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.