Oleh : Heriannur (Mahasiswa Universitas Mulawarman)

Dalam pasal 33 ayat 3 berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya merupakan unsur terpenting bagi sistem ekonomi. Karena diharapkan penggunaan sumber daya semata-mata hanya untuk membuat rakyat makmur dan sejahtera. Sumber daya sendiri dapat digolongkan ke dalam tiga bagian.

Pertama, sumber daya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa antara lain; air, tanah, udara, dan kekayaan yang ada di bumi. Sumber daya ini penting bagi kegiatan perekonomian karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Kedua, sumber daya ekonomi yang berasal dari hasil karya manusia antara lain; rumah, mesin, bangunan pabrik, dan berbagai bahan baku untuk kegiatan perindustrian.

Ketiga, sumber daya manusia dalam arti luas, yakni kemampuan intelektual dan hasil karya intelektual, keterampilan, kejujuran,daya juang dan daya tahan, kesehatan, dan keimanan. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku ekonomi harus memahami kriteria sumber daya yang ada dimuka bumi dan mengelolanya secara arif serta bijaksana hanya semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Ekonomi dan Kesejahteraan

Pendeknya cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian rakyat, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat. Pendek kata rakyat itu daulat alias raja atas dirinya, tidak lagi orang-seorang atau sekumpulan orang pandai atau segolongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat sendiri. Inilah arti kedaulatan rakyat! Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Inilah arti kedaulatan rakyat. Tidak saja dalam hal politik melainkan jua didalam sisi sosial dan ekonomi ada demokrasi (Ke Arah Indonesia Merdeka, 1932).

Begitulah pandangan Bung Hatta memandang demokrasi yang tidak hanya membahas politik melainkan juga ada di sisi sosial dan ekonomi. Dalam hal ini saya mencoba mengaitkan pandangan Bung Hatta dengan Pancasila. Pada pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 di dalamnya termuat bunyi pancasila yang keempat dan kelima. Hal ini berkaitan bahwa setiap masyarakat diberikan kebebasan dalam membangun dan menjalankan perekonomian yang semata-mata untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sila ke 4 dan sila ke 5 Pancasila memiliki kaitan yang sangan erat satu sama lain.

Dalam hal ini Bung Hatta berpandangan bahwa sistem ekonomi harus berangkat dari Pancasila memandang manusia. Pancasila baik secara empiris maupun ontologi menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kehidupan manusia Indonesia terwujud dengan sifat yang khas antara lain; religius, ramah, sopan santun, membantu sesama (kekeluargaan), dan memutuskan segala sesuatu dengan mufakat.

 

View this post on Instagram

 

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja mendukung upaya pencegahan korupsi disebutkan Dosen @unmul, @herdihamzah menyesatkan. Selengkapnya kunjungi https://kaltimtoday.co/dosen-unmul-sebut-pernyataan-jokowi-menyesatkan-soal-omnibus-law-dukung-pencegahan-korupsi/ #samarinda #omnibuslawciptalapangankerja #mahasiswamalang

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Oct 10, 2020 at 1:57am PDT

Sistem perekonomian ini disebut sistem ekonomi pancasila, karena untuk menjalankan perekonomian baik secara mikro ataupun makro berpedoman terhadap nilai ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai intrumen bagi penerapan sistem perekonomian ini termanifestasi dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 4. Oleh karena itu, hendaknya dalam mengelola perekonomian melibatkan seluruh rakyat agar terciptanya kesejahteraan bersama.

Kesejahteraan memiliki kaitan erat dengan perekonomian di suatu negara. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu negara, maka akan semakin tinggi penerimaan pajak yang diterima. Dalam urusan kesejahteraan, masyarakat di Indonesia sudah dijamin dan diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 34. Dengan sedemikian rupa jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dijamin oleh negara sesuai dalam UUD 1945. Dengan konsep yang berkesinambungan antara jaminan sosial dan perekonomian diharapkan dapat mewujutkan cita-cita memajukan kesejahteraan umum.

Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial merupakan masalah yang kini tengah dihadapi negara Indonesia. Tingginya angka kemiskinan salah satu contoh bahwa ketimpangan di Indonesia belum bisa teratasi. Ada beberapa penyebab kenapa angka kemiskinan di Indonesia cenderung tinggi.

Adapun yang pertama, miskin karena malas hal ini cukup berpengaruh jika masyarakat cenderung tidak mau bekerja keras, tidak mau berusaha belajar, dan cenderung berharap belas asih. Kedua, kesempatan mendapat pekerjaan yang kurang adil karena angka kesempatan kerja bagi sarjana lebih tinggi daripada seorang yang hanya tamatan SMA atau tidak mengenyam dunia pendidikan. Dan yang Ketiga,faktor pendidikan.

Pada kenyataanya lapangan pekerjaan di buka bagi orang-orang yang memiliki ijasah sekolah dan untuk mendapatkan ijasan tentu membutuhkan biaya. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar uang sekolah terpaksa harus menjalani rutinitasnya. Dari beberapa faktor mengenai ketimpangan diatas saya rasa penting peran dari pemerintah dan para sarjana untuk berkolaborasi mengentaskan kemiskinan yang terjadi.

Kesimpulan

Indonesia memiliki cara pandang hidup tersendiri yaitu dengan Pancasila. Pancasila adalah sebuah filsafat yang lahir dari manusia Indonesia. Maka dari itu Pancasila merupakan dasar bagi sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam setiap sendi kehidupan di Indonesia jika benar-benar menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila maka semua cita-cita bangsa Indonesia akan mudah tercapai.

Akan tetapi pada kenyataanya penerapan Pancasila sering diselewengkan. Pancasila dijadikan sebagai tameng untuk mendapat kepuasan bagi individu maupun kelompok. Masyarakat yang harusnya sejahtera sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan hukum, politik, sosial, dan ekonomi lebih merasakan kesengsaraan. Dari permasalah ekonomi saja kita bisa lihat perusahaan-perusahaan besar yang berdiri bukan dimiliki oleh masyarakat Indonesia melainkan orang asing.

Dengan mudahnya wakil rakyat membuat peraturan yang memudahkan investor asing untuk mengeruk kekayaan di bumi Indonesia dengan mengatas namakan Pancasila. Hal ini membuat banyaknya usaha mikro masyarakat gulung tikar karena kalah saing sehingga angka ketimpangan yang terjadi terus meningkat. Oleh sebab itu, jika kita ingin menerapkan sistem Pancasila kehidupan berbangsa dan bernegara kita perlu menghayati setiap nilai-nilai yang terkandung disetiap sila, terutama di sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

Jika kita menjalankan perintah Tuhan dengan baik tentulah para wakil rakyat akan patuh dan takut jika menjalankan amanahnya sewenang-wenang dan masyarakatpun akan saling membantu satu sama lain sesuai dengan perintah ajaran agama masing-masing.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co