Kaltimtoday.co, Penajam – Pemkab PPU Menggelar Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Hal itu merupakan salah satu indikator pemantauan evaluasi dan verifikasi data sebagai wahana untuk mengkaji sejauh mana perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan di PPU. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Lantai 1 Kantor Bupati pada Senin, (5/4/2021).

APE merupakan sebuah apresiasi yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga atas prestasi dan pengarusutamaan gender berdasarkan Inpres Nomor 9/2000 tentang PUG dalam pembagunan nasional. Hal itu sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai sebuah strategi yang sudah tertuang dalam intruksi Presiden Nomor 9/2000 untuk mengamanatkan kepada seluruh menteri, juga kepala lembaga,” demikian sambutan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang disampaikan oleh Plt Sekda PPU, Muliadi.

Atas hal itu, Muliadi menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, “Anugerah Parahita Ekapraya” atau APE merupakan inisiatif Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang dilakukan sejak 2004.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang melaksanakan tahapan verifikasi lapangan yaitu tahapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2021 di PPU untuk melihat implementasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Penajam Paser Utara,” ungkapnya.

Baca Juga: Otorita IKN Jalin Kerja Sama dengan Yayasan Arsari Kembangkan Pusat Suaka Orangutan di PPU

 

Baca Juga: Reses di Desa Kerta Bumi Paser, Andi Faisal Assegaf Terima Keluhan Soal Infrastruktur Jalan hingga Sarana Prasarana Keagamaan

Baca Juga: Polda Kaltim Ringkus Pengecer Sabu di Kawasan IKN

Baca Juga: Seiring Pembangunan IKN Nusantara, Bupati Kukar dan PPU Minta Dua Kabupaten Tetap Diperhatikan

Baca Juga: Hamdam Resmi Dilantik Jadi Bupati PPU Definitif, Pesan Isran Noor: Selesaikan Program

View this post on Instagram

Baca Juga: Hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik 2022: Samarinda Tertinggi, PPU Paling Rendah

Baca Juga: Desa di Kaltim Masuk 10 Besar Desa Transparan

Baca Juga: Antisipasi Klaim Sepihak, DPRD PPU Dorong Pemda Segera Rampungkan Inventarisasi Aset

Baca Juga: DPRD PPU Minta Pemerintah Pusat Libatkan Pengusaha dan Pekerja Lokal di Proyek IKN

Baca Juga: Permudah Investasi Masuk ke PPU, DPRD Usulkan Perda Penanaman Modal di 2023

Baca Juga: Jabatan Direktur Terisi, DPRD PPU Bakal Awasi Ketat Kinerja Perumda Benuo Taka

Baca Juga: Komisi III DPRD PPU Dorong Pemda Manfaatkan Sistem Digital untuk Promosi Wisata

 

Baca Juga: Jangan sampai Rugikan Daerah, DPRD PPU Minta Pemda Selektif Terima Investor

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menurutnya, hal ini juga disampaikan gubernur dan bupati/wali kota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada setiap tahapan proses pembangunan. Perkembangan paradigma pembangunan gender yang saat ini lebih menekankan pada strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi atas berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, khususnya di daerah ini.

“Diharapkan melalui klarifikasi lapangan ini, maka pelaksanaan pembangunan yang adil melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, lansia, anak-anak serta kelompok lain yang membutuhkan perhatian dapat terwujud seperti yang kita harapkan. Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan dengan memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang tidak diskriminatif untuk semua golongan masyarakat,” tambahnya.

Di PPU sendiri, program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diorientasikan dalam semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan gender sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 30/2018 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

“Atas nama pemerintah daerah, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu membimbing kita dalam setiap langkah kita untuk mewujudkan Penajam Paser Utara yang lebih baik,” tutupnya.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]