Kaltimtoday.co, Berau - Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Berau sejauh ini menjadi isu menarik untuk dibahas berbagai kalangan.

Pasalnya, masih banyak masyarakat umum, khususnya yang berada di lingkar aktivitas perusahaan pertambangan batu bara maupun perkebunan kelapa sawit yang belum mendapatkan sosialisasi terkait hal ini.

Hal ini tentu menjadi perhatian DPRD Berau sebab pengawasan kerap kali tidak berjalan maksimal. Selaku pemerintah daerah (Pemda) semestinya memberlakukan kontrol secara berkala terkait hal ini. Hal itu, sebagaimana disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Frans Lewi.

Ia menyatakan, bahwa pengawasan yang ada saat ini masih terbilang cukup lemah. Dirinya mendorong agar dinas-dinas terkait bisa memperhatikan. Terutama Dinas Penanaman Modal.

“Tanda tanya besar masih ada di mana-di mana, seberapa besar penyalurannya sejauh ini apakah sesuai dengan yang berada di lapangan atau tidak, kami di DPRD belum yakin bahwa semua perusahaan telah berkontribusi sesuai aturan,” tanyanya.

Politisi Hanura itu menyarankan, agar perhatian terhadap CSR dapat menjadi bahan catatan. Karena jangan hanya segelintir pihak yang mengetahui besaran yang tersalurkan. Menurutnya, besaran CSR harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Sanksi tegas harus dijalankan apabila masih ada perusahaan yang mengabaikan kewajiban terkait CSR ini, karena mau bagaimana pun anggaran tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan akibat dampak aktivitas yang telah dilakukan," tandasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]