Kaltimtoday.co, Bontang – Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR) saat ini diganti menjadi Keterangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sehingga walaupun sudah terdaftar, namun ketika masuk dalam sistem online single submission (OSS) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau risk based approach (RBA).

Dijelaskan Kasi Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Natalia Santi Kanan mengatakan meskipun sudah memiliki izin usaha, kalau baru masuk OSS RBA, harus memiliki KKPR. Setelah memiliki KKPR, barulah masuk lingkungan, fungsi bangunannya, dan sertifikat layak bangunan.

“Sebenarnya, kalau sudah punya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital, itu sudah terbaca dalam sistem,” terang Santi, sapaan karibnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/10/2021).

Tujuan dibuat sistem OSS RBA oleh pemerintah pusat ini, lanjut Santi, untuk memudahkan para pemohon dalam mengurus perizinan yang serba online dan digital. Konsepnya, setiap pemerintah kabupaten kota harus punya RDTR digital, dan langsung terintegrasi dengan OSS RBA.

“Tapi di Bontang belum ada. Sementara kabupaten kota lainnya sudah ada. Jadi kami masih melakukannya secara manual,” ujarnya.

Dalam OSS RBA ini, pelaku usaha mikro pun bisa bertambah banyak. Pasalnya, syarat permodalannya ditambah oleh pemerintah pusat, yang dulunya hanya Rp 500 juta, saat ini, usaha mikro kecil investasinya mencapai Rp1 miliar ke bawah.

Untuk usaha menengah berada pada Rp1 miliar sampai Rp5 miliar, dan usaha besar dengan nilai investasi di atas Rp5 miliar.

“Dulu OSS saja, usaha kecil tidak dibedakan risikonya. Sekarang dalam OSS RBA ini, biarpun usahanya kecil sudah dikelompokkan risikonya apa. Mulai dari risiko kecil, risiko menengah, risiko menengah besar, dan risiko tinggi,”ungkapnya.

[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]