Kaltimtoday.co, Jakarta - Jelang debat terakhir calon presiden yang akan membahas tema kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, teknologi dan informasi, serta kebudayaan, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) mengeluarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah saat ini dan para kandidat capres-cawapres. Organisasi ini menyoroti ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu-isu krusial yang berdampak pada masyarakat luas, khususnya kaum buruh dan kelompok marginal.

Kritik Terhadap Kebijakan Saat Ini

Menurut GEBRAK, dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan keberpihakan pada oligarki dan kapitalisme, memberikan keuntungan bagi segelintir pihak sementara mengabaikan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ketenagakerjaan, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law disorot sebagai contoh nyata kebijakan yang merugikan kaum buruh, dengan memberikan keleluasaan bagi pemodal untuk mengeksploitasi tenaga kerja.

Pendidikan dan Kesehatan: Di Ambang Krisis

Situasi pendidikan di Indonesia dianggap mengkhawatirkan dengan akses yang terbatas dan orientasi pendidikan yang semakin komersial. GEBRAK menunjuk pada transformasi perguruan tinggi menjadi entitas yang mencari profit, serta komersialisasi dan privatisasi sektor kesehatan yang mengancam akses publik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Teknologi, Informasi, dan Kebudayaan: Monopoli dan Pengontrolan

GEBRAK juga mengkritik monopolisasi dan pengontrolan sektor teknologi dan informasi oleh segelintir pihak, yang memperdalam kesenjangan digital dan sosial. Di sisi kebudayaan, kebijakan pemerintah dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan mengutamakan agenda rezim oligarki.

Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia: Mengkhawatirkan

Ketimpangan ekonomi, monopoli lahan, dan privatisasi sumber daya alam menjadi sorotan GEBRAK sebagai indikator utama masalah kesejahteraan sosial di Indonesia. Organisasi ini menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan sumber daya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tuntutan GEBRAK

GEBRAK menuntut perubahan kebijakan yang substansial di berbagai sektor, termasuk pencabutan UU Cipta Kerja, penolakan privatisasi pendidikan dan kesehatan, pembangunan industri teknologi nasional, dan komitmen terhadap pemeliharaan kebudayaan. Selain itu, organisasi ini menyerukan keadilan sosial melalui redistribusi tanah dan pendapatan, serta pengembangan sumber daya manusia yang inklusif dan demokratis.

Dengan debat capres terakhir yang semakin dekat, GEBRAK mendesak negara dan para kandidat untuk serius menanggapi isu-isu yang diangkat dan berkomitmen pada perubahan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kritik dan tuntutan yang disampaikan oleh GEBRAK ini diharapkan menjadi pertimbangan penting dalam agenda politik dan kebijakan publik ke depan.

GEBRAK merupakan koalisi organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi hak-hak buruh dan kelompok marginal di Indonesia. Melalui kritik sosial dan tuntutan kebijakan, GEBRAK berupaya mendorong terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif di Indonesia.

[TOS]