Kaltimtoday.co, Bontang - Demi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Gebyar Pajak Bumi dan Bangunan 2019. Digelar sampai 20 November 2019, tiga unit sepeda motor pun disediakan bagi wajib pajak (WP) yang taat membayar pajak.

Kepala Bapenda Bontang Sigit Alfian dalam sambutannya mengatakan, pembentukan Bapenda dilakukan sesuai Undang-Undang nomor 34/2004 tentang Pemerintah Daerah untuk menunjukkan kemandirian daerah. Dimana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, aturan jelas dan adil, serta pembangunan yang berkelanjutan.

"Dibentuknya Bapenda bukan karena keinginan tapi kebutuhan daerah sesuai UU nomor 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah," jelas Sigit di halaman kantor Bapenda Bontang, Kamis (26/9/2019).

Dikatakan Sigit, masih banyak masyarakat yang belum mengerti terkait UU bayar pajak. Sehingga menjadi tantangan bagi pihak Bapenda untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar sadar bayar pajak.

"Adanya acara gebyar pajak ini sebagai contoh bagi WP lainnya, yang lunas ada door prize tiga unit motor menanti," ungkapnya.

Selain itu, gebyar PBB ini, lanjut Sigit untuk mewujudkan realisasi pajak sesuai target 2019 yakni sekira Rp 35 miliar. Pembayaran PBB, sambungnya dibatasi sampai 20 November 2019. Pemkot Bontang juga memberikan penghargaan kepada WP Pupuk Kaltim yang membayar PBB terbesar yakni Rp 27 miliar.

Bontang, lanjut Sigit, siap mewujudkan visi misi pemerintah pusat dan daerah.

"Kami juga berterima kasih atas alat bantu hitung dari Bank Kaltimtara sebanyak 30 unit yang akan disebar di restoran dan rumah makan," terang dia.

Alat tersebut, diharapkan bisa meningkatkan PAD Bontang ke depan. Untuk tahun ini, animo masyarakat mengenai gebyar pajak ini cukup besar. Sigit berencana menambah gebyar pajak lainnya, bukan hanya PBB.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, Pemkot Bontang masih bergantung pada dana bagi hasil (DBH). Namun, saat harga gas alam dan royalti batu bara turun drastis, APBD Bontang pun ikut terjun bebas seperti pada 2016 dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 800 miliar.

"Ketika itu terjadi, PAD belum bisa maksimal, dan kami tak mungkin mengharap terus dari sumber daya alam," ujarnya.

Oleh karena itu, Neni meminta Bapenda untuk menyosialisasikan jika ada kenaikan pajak agar masyarakat dan perusahaan tidak kaget.

"Seperti Pupuk Kaltim yang perhitungan awal seharusnya membayar Rp 32 miliar, namun ada kebijakan dan akhirnya membayar PBB Rp 27 miliar sudah dilunasi," terang Neni.

Sementara itu, industri pengolah gas alam cair di Bontang yakni Badak LNG masih membayar PBB nya ke pusat, padahal dalam regulasinya Badak LNG sudah bisa membayar pajak ke Bontang.

[RIR | RWT]