Kaltimtoday.co, Samarinda - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD kembali mencuat dan menuai pro-kontra di masyarakat. Di Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud angkat bicara menanggapi isu yang ramai dibahas tersebut.

Hasanuddin menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap sangat awal dan belum masuk dalam bentuk rancangan undang-undang. Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai karena belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun DPR RI.

Menurutnya, gagasan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara. Ia merujuk pada sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” yang menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia sejak awal.

"Pendapat saya pribadi senang, karena kita bisa menentukan kepala daerah begitu kan," kata Hasanuddin Mas'ud.

Hasanuddin menjelaskan bahwa para pendiri bangsa memang merumuskan konsep kepemimpinan melalui mekanisme perwakilan karena mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan wilayah yang luas dan jarak antarwilayah yang jauh, proses politik melalui perwakilan dinilai lebih efisien.

Ia menilai pemilihan langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Mulai dari struktur KPU yang terbentuk hingga tingkat daerah, hingga kebutuhan logistik dan operasional yang menurutnya menyedot anggaran cukup besar setiap periode pemilu.

“Jika pemilihan dilakukan melalui DPRD, prosesnya tentu lebih sederhana dan biaya politik bisa ditekan,” ujar Hasanuddin. 

Selain itu, Hasanuddin juga menyinggung persoalan kerawanan politik yang kerap muncul dalam pemilihan langsung. Menurut dia, kompetisi terbuka dengan biaya tinggi seringkali memicu tensi politik di masyarakat.

Terkait isu money politics yang menjadi kekhawatiran publik, Hasanuddin mengakui bahwa unsur uang dalam politik memang sulit dihindari. Namun ia menilai sistem yang berlaku saat ini justru membuat potensi itu semakin besar karena biaya kontestasi yang tinggi.

Menurutnya, persoalan yang perlu dilihat secara objektif adalah perbandingan antara biaya politik yang dikeluarkan dan manfaat yang dihasilkan. Dalam kondisi anggaran negara yang sedang ketat, efisiensi politik menurutnya perlu menjadi pertimbangan serius.

Ia menegaskan DPRD Kaltim akan mengikuti keputusan akhir yang diputuskan secara nasional, sembari berharap pembahasan terkait perubahan sistem tetap melibatkan masyarakat secara luas.

"Nanti akan kita kawal perkembangannya seperti apa, dan keputusannya dalam hal tersebut," tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]