Kaltimtoday.co, Samarinda - Sebanyak 18 Gubernur dari sejumlah provinsi telah melakukan lobi ke Menteri Keuangan RI, Purbaya terhadap isu pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) APBN 2026. 

Pemangkasan ini lantas menjadi kekhawatiran di antara para kepala daerah. Turunnya nilai TKD akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan di daerah. Kemungkinan timbulnya komplikasi perekonomian daerah bisa saja terjadi.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji memberikan keterangan terhadap hasil lobi Gubernur Kaltim dengan Menteri Keuangan beberapa kemarin.

"Ada informasi dari menteri keuangan, menyampaikan bahwa akan ada tambahan anggaran pada kuartal pertama 2025. Sekitar bulan Februari atau Maret, itu DBH ya," sebutnya pada Senin (13//10/2025).

Lebih lanjut, Seno menyadari bahwa pemangkasan TKD ini tentu akan berdampak ke daerah, termasuk kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Namun, pemerintah daerah juga harus menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi pemangkasan tersebut.

"Kalau bantuan keuangan sudah kita alokasikan, tapi kan sama-sama berkurang — provinsi berkurang, kabupaten juga totalnya berkurang. Jadi kita sudah dorong agar mereka juga meningkatkan PAD masing-masing," ungkapnya.

Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah yakni mengefisiensikan anggaran, khususnya sektor yang dinilai tidak berdampak langsung ke masyarakat. 

"Kita tidak boleh berpangku tangan terhadap kondisi DBH ini. Kita harus tingkatkan PAD, dan nanti juga akan ada diskusi untuk melihat kegiatan mana saja yang bisa digabung antara pemerintah provinsi dan kabupaten," sebutnya.

Terpisah, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud mengungkapkan, sebelumnya Kaltim menerima DBH sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Namun, tahun ini alokasinya turun signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun. la menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat perhatian dan porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat.

"Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang," tutup Rudy Mas'ud.

[RWT]