INFOGRAFIS
Hasil Survei SSGI 2022, Kukar dan Samarinda Tertinggi Prevalensi Balita Stunting di Kaltim
Kaltimtoday.co - Stunting menjadi isu utama dunia yang cukup memprihatinkan termasuk di Indonesia. Isu kesehatan ini juga menyita perhatian pemerintah sehingga menggalakkan Aksi Cegah Stunting di sekuruh kabupaten/ kota hingga ke desa-desa di Indonesia.
Menurut Kementerian Kesehatan, stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 & 2022 dari Kementerian Kesehatan merilis data prevalensi balita stunting di Kabupaten/Kota Se-Kaltim. Kasus stunting di Kaltim mengalami kenaikan sebesar 23,9% pada 2022 dari yang sebelumnya pada 2021 sebesar 22,8%. Sementara, WHO memiliki standar prevalensi stunting di angka kurang dari 20%.
Prevalensi stunting tertinggi di Kaltim 2022 ditempati Kukar dengan persentase sebesar 27,1%, kemudian Samarinda sebesar 25,3%.
Sementara, daerah dengan kasus stunting yang rendah dimiliki Balikpapan sebesar 19,6% dan Mahulu sebesar 20,3%.
Kenaikan angka persentase ini harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta gizi pada anak usia 6 sampai 2 tahun.
Jika dibiarkan tanpa tindakan pencegahan, anak akan mengalami hambatan pertumbuhan fisik, daya tahan tubuh yang lemah akibat kurang nutrisi, dan menyebabkan otak anak tidak berkembang optimal. Dampak permasalahan gizi ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
Related Posts
- Perusahaan Didorong Salurkan CSR untuk Mendukung Transisi Energi Berkeadilan di Kaltim
- Yayasan Mitra Hijau Dorong Partisipasi Perempuan dalam Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan di Kaltim
- Dewan SDA Nasional Susun Strategi Pengelolaan Air Berkelanjutan untuk Pulau Kecil dan Terluar
- Gelar Festival Ibu Bumi Menggugat, Kader Hijau Muhammadiyah Bersama NGO Serukan Penolakan Ormas Keagamaan Terima Izin Usaha Pertambangan
- Sofyan Hasdam Pastikan Tapal Batas Kampung Sidrap Kembali Dibahas Usai Pelantikan Kepala Daerah