Kaltimtoday.co, Samarinda - Puluhan massa aksi yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menggelar aksi di Balai Kota pada Selasa (3/6/2025) siang.

Naufal Banu salah satu massa aksi yang hadir menyebut poin utama tuntutan yang akan disampaikan merupakan Evaluasi 100 Hari Kerja Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot Samarinda).

“Hari ini kita dari HMI Cabang Samarinda hadir di sini untuk menagih dan mengevaluasi kinerja dari Wali Kota Samarinda yang telah menjabat selama 103 hari tepat pada hari ini,” ucap salah satu massa aksi.

Penyelesaian atas berbagai permasalahan yang terjadi di Kota Tepian menurutnya perlu langkah dan solusi konkret dari Pemkot Samarinda.

“Banyak dari adek-adek kita, orang tua kita, yang saat ini kesulitan untuk menjalankan perekonomiannya karena terkendala atas bencana banjir,” ujarnya dalam aksi.

Sebanyak 5 nyawa yang melayang dalam satu bulan terakhir, disorotnya sebagai kegagalan pihak Pemkot Samarinda dalam mengupayakan mitigasi bencana longsor.

Lebih lanjut, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang angkanya kian meningkat turut disuarakan.

“Ada 5 nyawa yang melayang akibat longsor, belum lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak angkanya terus meningkat di Kota Samarinda.”

Masih dalam kesempatan yang sama, wacana Samarinda Bebas Tambang 2026 juga kembali digaungkan. Menurutnya, wacana tersebut tak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Nyatanya, saat ini sudah ada 24 izin usaha pertambangan di Kota Samarinda yang saat ini ada.”

“Maka dari itu kami ingin menanyakan dimana Wali Kota Samarinda saat masyarakat sedang membutuhkan keadilan dan uluran tangannya,” imbuhnya.

Terpantau, aksi orasi sempat diwarnai ketegangan akibat massa aksi yang berusaha masuk ke dalam gedung Balai Kota. 

Aksi kembali berjalan kondusif setelah Asisten II Setda Kota Samarinda Marnabas Patiroy duduk bersama untuk menerima tuntutan massa aksi di lapangan. 

Meski hingga aksi berakhir Wali Kota Samarinda tidak dapat menemui massa aksi, Marnabas memastikan sejumlah poin tuntutan dan naskah kajian akan tetap sampai.

“Pasti akan saya sampaikan ke Wali Kota segera setelah ini, untuk buktinya nanti bisa saya foto dan kirimkan,” tutupnya memastikan.

[NKH | RWT]