Kaltimtoday.co, Samarinda - Mal Pelayanan Publik (MPP) Samarinda di Jalan Pahlawan, Samarinda Ulu, mencatat tren kunjungan yang terus meningkat setiap tahun. Koordinator Pelayanan MPP Samarinda, Binti Isni Khuriyah, menegaskan bahwa kenaikan grafik pengunjung bukan sekadar angka statistik, tetapi indikator kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan terpadu yang diusung MPP.

“Karena kita kan tiap tahun juga mengadakan evaluasi. Jadi kita evaluasi, meskipun dari grafiknya dari tahun ke tahun itu, jumlah kinerja MPP kita lihat dari pengunjung, itu semakin grafiknya semakin naik,” ungkap Binti.

Meski grafik keseluruhan menanjak, hasil evaluasi internal 2025 menemukan fakta berbeda pada beberapa loket. Ada loket layanan yang tingkat kunjungannya stagnan, bahkan minim peminat. Temuan ini kemudian menjadi dasar bagi MPP untuk menyiapkan langkah efisiensi: mengganti loket yang tidak produktif dengan instansi yang layanannya lebih dibutuhkan publik.

Binti menyebut, keberadaan loket yang sepi pengunjung dinilai tidak selaras dengan tujuan MPP sebagai ruang pelayanan yang efektif. “Ada beberapa tenant-tenant tertentu yang memang pengunjungnya itu tidak maksimal. Jadi kami anggap kurang efisien,” tegasnya.

Keputusan penggantian tenant bukan dilakukan serampangan. MPP lebih dulu mengirim surat ajakan kolaborasi kepada lembaga pelayanan publik di tingkat kota, provinsi, hingga vertikal, agar bersedia bergabung dan mengisi loket yang akan ditinggalkan tenant yang kurang produktif. Langkah ini, jelas Binti, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan tanpa mengurangi jumlah akses masyarakat.

Dari data agregat 2025, MPP telah memetakan lima layanan dengan kunjungan tertinggi. Kelima layanan itu adalah: DPMPTSP, Dinas Sosial (khusus layanan BPJS PBI/KIS), BPJS Kesehatan, Kepolisian, dan Imigrasi.

Ia mengonfirmasi urutan 5 besar tersebut berdasarkan volume pengunjung per hari layanan aktif. “Yang pertama pasti DPMPTSP, layanan izin perusahaan. Kemudian yang kedua, kita punya sekarang itu yang paling banyak justru dari Dinas Sosial. Karena adanya layanan BPJS yang dibantu pembiayaannya oleh pemerintah. Kemudian dari BPJS Kesehatan, kemudian dari Kepolisian, kemudian dari Imigrasi. Itu yang 5 besarnya,” bebernya.

Binti menyoroti bahwa lonjakan pengunjung Dinsos di MPP terutama didominasi oleh layanan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini menjadi pembeda penting, karena loket BPJS Kesehatan reguler juga berdiri sendiri dalam daftar 5 besar, tetapi dengan jenis pengaduan dan kebutuhan layanan yang berbeda, seperti perubahan data peserta, pendaftaran mandiri, dan konsultasi iuran.

“Semua layanan itu memang kebutuhan dasar masyarakat, jadi wajar kalau tingkat kunjungannya tinggi,” kata Binti.

Saat ini MPP menaungi 44 loket pelayanan dari 43 instansi terintegrasi, yang beroperasi pada hari kerja mulai pukul 08.15 hingga 15.00 WITA. Binti memastikan bahwa jam layanan telah disesuaikan dengan standar operasional perangkat daerah, termasuk tenant vertikal. Namun, berdasarkan hasil evaluasi internal, tidak semua loket beroperasi penuh setiap hari, terutama layanan yang masih menyesuaikan jadwal personel dan sistem antrean terpusat.

Di luar evaluasi, MPP juga tengah menyiapkan ekspansi layanan strategis. Tidak lagi berbicara pada konteks penggantian loket, agenda ini berfokus pada penambahan kerja sama baru dengan sektor layanan yang selama ini belum tersedia di MPP. 

Binti menyebut pihaknya sedang dalam proses pengajuan kolaborasi dengan bidang pertanahan dan PLN, serta membuka peluang integrasi layanan PLN, pertanahan, dan juga rencana penjajakan lanjutan dengan instansi utilitas publik lainnya.

“Kami menyuratin lembaga-lembaga pelayanan yang memberikan pelayanan publik untuk bergabung dengan kita supaya bisa menggantikan yang kurang produktif,” pungkasnya, menutup penjelasan soal langkah efisiensi loket. 

[RWT]